Jokowi: Saya Ingin RPJMN Bukan Sekadar Dokumen Formalitas, tapi Acuan
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo membuka sidang kabinet paripurna mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).
Dalam sidang yang digelar pukul 16.00 WIB itu, Jokowi menyampaikan beberapa tentang isu terkait. Salah satunya, ia meminta agar RPJMN tidak hanya menjadi dokumen formalitas saja, tetapi betul-betul menjadi panduan.
"Karena saya melihat ini sering hanya menjadi dokumen formalitas. Tapi betul-betul jadi panduan, menjadi rencana kita dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju," kata Jokowi.
1. Target di RPJMN harus terukur
Jokowi mengatakan, apa yang dimuat di dalam dokumen tersebut harus jelas arah dan targetnya, sehingga memiliki dampak kepada rakyat. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar targetnya harus betul-betul terukur.
"Dikalkulasi yang baik dengan memperhitungkan berbagai aspek termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini," ujar Jokowi.
2. Jokowi ingin isi RPJMN jelas dan tidak normatif
Selanjutnya, Jokowi meminta agar di dalam dokumen RPJMN dimuat peta dan road map, serta bagaimana cara mencapai target tersebut. Jokowi mengatakan agar rancangannya tidak hanya normatif.
"Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rute-nya apa saja, dan betul-betul realistis bisa dilakukan. Jangan abstrak, jangan normatif," pesan Jokowi.
3. Para menteri Jokowi diminta mengacu pada RPJMN
Lebih lanjut, Jokowi menuturkan agar para menterinya harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengingatkan semuanya bisa tersambung satu garis lurus dari pusat hingga daerah.
"Sambung pada sasaran pokok serta prioritas nasional lalu sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian," ucapnya.
"Karena itu, saya minta agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi-misi Presiden-Wapres," lanjutnya.
4. Jokowi tekankan agar menteri dapat salurkan RPJMN ke kementerian
Jokowi menekankan kepada para menterinya agar apa yang sudah direncanakan di RPJMN tersalurkan dengan baik di kementerian. Sehingga, kata dia, masalah penganggaran juga bisa tersalurkan baik ke kementerian.
"Karena itu, Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan harus menjadi tangannya Presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana, dalam anggaran kementerian-kementerian," ucap dia.
5. Jokowi minta menterinya perkuat pengendalian program prioritas di lapangan
Terakhir, Jokowi mengingatkan agar sinergi antara lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dibangun bersama, sehingga ada kesamaan gerak langkah dan tidak melangkah sendiri-sendiri.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar para menterinya memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.
"Sering sekali kita kaya dalam perencanaan, tapi miskin dalam implementasi atau dalam eksekusi. Karena itu, proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus jadi tekanan dalam perancangan RPJMN 2020-2024," kata Jokowi.
