JPPI Tetap Desak BGN Selidiki Penyebab Kematian Siswi SMK Cihampelas

03 Okt 2025, 21:35 WIB

Santi Dewi

Ilustrasi makan bergizi gratis. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

JPPI mendesak penyelidikan kematian siswi SMK Cihampelas yang diduga akibat MBG harus transparan dan melibatkan publik.
Prabowo diminta tidak meremehkan kasus MBG, karena menyangkut nyawa anak dan jika terbukti, BGN wajib bertanggung jawab.
BGN klaim orang tua korban menolak ketika ditawari penyelidikan atas dugaan kematian siswi SMK Cihampelas akibat menyantap menu MBG.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tetap meyakini siswi SMK Negeri I Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat meninggal akibat menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ada tiga alasan mengapa kasus kematian siswi berinisial BR itu diyakini meninggal akibat keracunan MBG. Salah satunya adanya korelasi waktu dengan kasus keracunan MBG.

"Siswi yang meninggal merupakan bagian dari sekolah yang sebelumnya juga mengalami keracunan massal akibat MBG pada 24 September 2025," ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji di dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (3/10/2025).

Fakta itu, kata Ubaid, menguatkan dugaan adanya kaitan kematian BR dengan program MBG. Meskipun gejala keracunan MBG baru muncul beberapa hari kemudian.

Alasan kedua, JPPI meyakini siswi BR meninggal akibat MBG karena korban mengalami gejala klinis yang serupa dengan individu yang mengalami kasus keracunan menu MBG. "Korban dilaporkan muntah, kejang hingga mulut berbusa. Ini adalah gejala khas yang sama seperti yang dialami oleh ratusan siswa lainnya yang menjadi korban keracunan MBG di Bandung Barat," tutur dia.

Alasan ketiga, JPPI memiliki data korban keracunan MBG kembali kambuh di lokasi yang sama. Ubaid menyebut sempat terjadi keracunan massal pada 24 September 2025 di Kabupaten Bandung Barat.

"Tetapi, puluhan siswa yang sebelumnya sudah sembuh justru dilaporkan kambuh lagi (periode 27-29 September 2025) dengan gejala serupa. Hal ini memperkuat indikasi adanya sumber racun yang belum tuntas diurai," katanya.

1. JPPI dorong kematian yang diduga akibat MBG harus diselidiki secara transparan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji (memegang microfon) ketika berbicara di diskusi ICW. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Ubaid menilai kematian siswi SMK berinisial BR harus tetap diselidiki secara transparan dan melibatkan publik. Ia pun mengaku telah membaca respons dari dinas kesehatan setempat bahwa kematian BR bukan disebabkan MBG. Namun, dalam pandangan Ubaid, kesimpulan dinkes setempat itu terlalu terburu-buru.

"Investigasi menyeluruh, transparan dan independen wajib dilakukan. Hal ini penting agar publik tidak terjebak pada narasi pengaburan fakta," kata Ubaid.

Selain itu, dalam penyelidikan kasus kematian BR juga harus melibatkan ahli forensik, lembaga kesehatan dan masyarakat sipil. "Hasil investigasi wajib diumumkan kepada publik," tutur dia.

2. Prabowo diminta tak lagi meremehkan kasus MBG sebagai statistik

Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan langsung sailing pass atau parade kapal perang TNI Angkatan Laut di Teluk Jakarta, Kamis (2/10/2025) (dok. Tim Media Prabowo)

JPPI juga meminta Presiden Prabowo Subianto agar tidak lagi meremehkan kasus MBG. Jumlah korban keracunan tidak lagi dianggap sebagai statisik belaka.

"Korban kasus keracunan MBG bukan sekadar persentase kecil karena ini menyangkut nyawa anak bahkan kini sudah ada dugaan korban jiwa," tutur dia.

Seandainya terbukti siswi BR meninggal karena menyantap menu MBG atau keracunan massal maka Prabowo dan Badan Gizi Nasional (BGN) wajib bertanggung jawab dan menutup semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini juga. Penutupan itu, kata Ubaid, harus dilakukan ke semua SPPG tanpa terkecuali.

"Kematian seorang siswa di tengah tragedi keracunan MBG adalah alarm keras bagi bangsa ini. Jangan buru-buru menyatakan bukan karena MBG sebelum ada bukti ilmiah yang transparan. Publik berhak tahu kebenarannya," imbuhnya.

3. BGN klaim orang tua korban menolak ketika ditawari penyelidikan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana bertemu dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/20205). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana juga menepis siswi SMK Negeri I Cihampelas meninggal akibat menyantap menu MBG. Ia mengaku sudah menawari kepada orang tua korban untuk dilakukan penyelidikan. Namun, Dadan mengklaim orang tua korban menolak adanya penyelidikan tersebut.

"Kemarin sebenarnya kami bertanya, tapi orang tuanya kan tidak mengizinkan kami untuk autopsi. Jadi kami serahkan ke pemerintah setempat yang menyampaikan ya," ujar Dadan di kantor Kementerian Kesehatan pada Kamis, 2 Oktober 2025 lalu.