Kasus Keracunan Terus Bertambah, ICW Desak MBG Disetop dan Dievaluasi
- Program MBG harus dihentikan dan dievaluasi total
- Bila tidak dihentikan, program ini akan memboroskan anggaran
- Badan Gizi Nasional (BGN) belum mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai program MBG
- Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, meminta maaf atas peristiwa keracunan massal yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air
Jakarta, IDN Times - Kasus keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus bertambah. Terbaru kasus keracunan terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada 22 dan 24 September 2025. Total ada 631 siswa yang menjadi korban keracunan menu MBG.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama masyarakat sipil lainnya kemudian menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG. Kemudian dilakukan evaluasi untuk mencari pangkal permasalahan dan memperbaiki sistem distribusi.
"Penting bagi program MBG ini untuk dihentikan dan dievaluasi total, karena kami melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak dan dibajak oleh segelintir elite untuk promosi politik. Itu sebabnya, program ini disebut kesayangan Bapak Presiden," ujar staf divisi riset ICW, Eva Nurcahyani, ketika dihubungi pada Rabu (24/9/2025).
Seandainya program MBG itu diimplementasikan lagi maka dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi. Baik itu di petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan.
Dalam pandangan ICW, sejak awal program MBG dijakankan pada Januari 2025 lalu, BGN sudah keliru memilih mitra. Alih-alih menggandeng Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BGN justru memilih Kementerian Pertahanan.
"Kementerian Pertahanan akhirnya mencetak Sarjana Penggerak Pertumbuhan Indonesia (SPPI). Sistem pendidikannya itu cenderung militeristik. Di sana bukan konteks gizi dan keamanan pangan, itu saja sudah sangat keliru," katanya.
1. Bila MBG tidak disetop akan memboroskan anggaran
Sementara, dalam pandangan Program Officer Democratic and Participation Governance, Agus Sarwono, bila program MBG tidak dihentikan total, maka akan memboroskan anggaran. Pada 2025, BGN mendapat jatah anggaran untuk program MBG mencapai Rp71 triliun.
Sementara, alokasi anggaran MBG untuk tahun 2026 naik drastis menjadi Rp335 triliun. Pengesahan anggaran MBG itu dilakukan dalam rapat paripurna pengesahan APBN 2026 yang digelar pada Selasa kemarin.
"Dampak paling jelas bila program ini tetap dilanjutkan adalah pemborosan anggaran. Mari kita bayangkan 89 juta penerima manfaat dikalikan anggaran per menu Rp15 ribu sudah ketemu angka berapa ratus triliun rupiah yang akan dikeluarkan per hari. Kita asumsikan program ini berjalan selama lima tahun, bayangkan berapa banyak dana yang dikeluarkan," ujar Agus ketika dihubungi pada Kamis (25/9/2025).
Ia kemudian memaparkan dana yang dibutuhkan untuk mendirikan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPI), melakukan pembangunan fisik hingga menyediakan ompreng, dibutuhkan dana sekitar Rp3,61 miliar.
"Itu baru untuk keperluan fisik satu dapur SPPG. Kalau targetnya 5.000 dapur SPPG, maka mari kita hitung bersama-sama," katanya.
2. Perpres mengenai MBG belum dikeluarkan Presiden
Agus juga menyentil Prabowo yang hingga kini belum mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai program MBG. Alhasil, anggaran yang selama ini telah dikucurkan sejak Januari diambil dari anggaran pendidikan.
"Perpresnya hingga kini belum ada dan tidak ada niat sedikit pun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyampaikan progress penguatan regulasi program MBG," kata Agus.
Ia turut menyentil BGN yang tidak mempublikasikan mengenai pengawasan program MBG di internal mereka sendiri. Apalagi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
"Langkah cepatnya setelah terjadi keracunan massal ini sekolah berinisiatif melakukan assesment. Siswa ditanya siapa yang punya alergi terhadap makanan tertentu," tutur dia.
Dengan adanya kebijakan serampangan itu, maka Transparency International Indonesia (TII) pun juga menyerukan agar program MBG disetop, dijeda, dan diperbaiki. Tetapi, Agus mewanti-wanti bila program ini dilanjutkan, maka perlu ada ketentuan tak perlu semua siswa menerima manfaat MBG.
"Penerima MBG harus berbasis bukti. Tiap provinsi berapa banyak siswa yang diidentifikasi kekurangan gizi. Itu yang ditargetkan sebagai penerima manfaat," katanya.
3. BGN minta maaf setelah jatuh korban ribuan anak alami keracunan
Sementara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang meminta maaf atas peristiwa keracunan massal yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air. Permintaan maaf itu ditujukan kepada rakyat Indonesia dan para siswa.
"Mohon maaf, untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama anak-anak penerima manfaat dan para orang tuanya. Sampai saat ini kami belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi, kami berjanji, insyaAllah, akan terus memperbaiki semua hal di BGN, dimulai dari tata kelola dan SOP," ujar Nanik kepada media di Jakarta pada Rabu kemarin.
Peristiwa keracunan massal itu diakui merupakan kesalahan penuh oleh BGN.
