Jubir Luhut: Jika Ingin Relaksasi, Indikator COVID-19 Harus Diperbaiki

Adapun indikator evaluasi yang dilihat pemerintah adalah penanganan kasus positif, kesembuhan, kematian serta angka keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit harian.

"Relaksasi bukan berarti menghapus pembatasan layaknya kembali ke masa awal sebelum pandemik COVID-19, tapi ada tingkatan-tingkatan PPKM yang harus dilalui tiap kabupaten/kota secara berjenjang agar kasus COVID-19 tidak naik eksponensial saat relaksasi dilakukan," jelas Jodi.

Jodi menjelaskan, tingkatan PPKM yang dimaksud yaitu mulai dari PPKM level 4 yang paling ketat, kemudian PPKM level 3 dan 2 (transisi), dan level 1 yang paling ringan (new normal).

"Jadi, jika Pemda dan masyarakat ingin pembukaan aktivitas di daerahnya berlangsung cepat, maka harus benar-benar memperbaiki semua indikator penanganan COVID-19 di daerahnya, agar tidak ada lonjakan kasus. Jika tidak, maka pengetatan PPKM (level 4) masih diperlukan," terang dia.

Kemudian, Jodi menyampaikan proses evaluasi mengacu pada empat komponen. Keempat indikator itu yakni:

1. Mengukur antara laju transmisi virus dengan berbagai indikator epidemiologis seperti angka BOR, kasus konfirmasi harian, dan pencapaian vaksinasi.

2. Kapasitas manajemen sistem kesehatan di tiap daerah, utamanya terkait upaya mengkonversikan tempat tidur, pembangunan rumah sakit darurat dan lapangan, maupun kemitraan dengan penyedia jasa telemedicine.

3. Tingkat kedisiplinan protokol kesehatan di daerah, serta aspirasi masyarakat yang menginginkan relaksasi PPKM.

4. Dampak sosial ekonomi khususnya bagi masyarakat dengan pendapat ekonomi menengah kebawah dan usaha mikro.