Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo enggan berkomentar terkait isu akan adanya penambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengatakan, jabatan menteri merupakan hak prerogratif presiden terpilih.
"Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih," ujar Jokowi di Depok, Selasa (7/5/2024).
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengaku tidak ikut campur terkait kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku tak memberikan masukan soal menteri.
"Oh gak ada, gak ada (masukan)," ucap dia.
Diketahui, beredar isu menteri Prabowo-Gibran nantinya berjumlah 40 orang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyampaikan koalisi gemuk tidak masalah dalam pemerintahan.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," ujar Habiburokhman, Senin (6/5/2024).
Menurut Habiburokhman, wajar apabila memerlukan banyak orang untuk mengurus suatu negara.
Habiburokhman berharap, jabatan yang nantinya diberikan tidak hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik. Menurutnya, semua orang harus bekerja efektif untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.
"Apakah besar, efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau (Prabowo). Karena yang akan terima rapot dari rakyat itu beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau, melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut," ucap dia.