Jakarta, IDN Times - Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan merespons penggeledahan ruang kerja Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ya, saya kira, mekanisme hukum kan bekerja dengan porsinya, biar aja, kita tunggu aja,” kata Ferry di Jakarta Selatan, Senin (29/4).
Menurut Febri penggeledahan yang dilakukan hari ini terkait dengan kasus anggota DPR Komisi VII, Bowo Sidik Pangarso, yang diduga akan melakukan 'serangan fajar' pada pemilu (17/4) lalu.
"Ini (aksi penggeledahan) dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi dengan dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dengan tersangka BSP (Bowo Sidik Pangarso)," ujar Febri pada hari ini.
Di dalam proses pemeriksaan, politisi Partai Golkar mengaku kepada penyidik dirinya menerima uang senilai Rp2 miliar dalam mata uang dolar Singapura. Uang itu diterima Bowo pada 2017 lalu dan digunakan untuk pemenangannya di pemilu 2019. Bowo turut maju kembali dalam pileg 2019 di dapil Jawa Tengah I.
Kuasa hukum Bowo, Saut Edward Rajagukguk, membenarkan kliennya menerima uang dari seorang menteri aktif di kabinet Jokowi. Namun, ia membantah pernah menyebut identitas menteri yang bersangkutan.
"Salah satu sumber uang Rp8 miliar (di dalam amplop serangan fajar) berasal dari seorang menteri aktif," ujar Saut kepada media di depan Gedung KPK.
Selain dari Menteri aktif kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, Bowo diketahui juga menerima suap senilai Rp1,2 miliar dari PT Humpuss Transportasi Kimia. Uang itu diberikan secara bertahap. Ketika Bowo tertangkap dalam operasi senyap KPK, Bowo menerima suap kali ketujuh.