Kapolri Kirim 4 Kompi Tambahan ke Rempang

14 Sep 2023, 14:03 WIB

Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Tribrata, Jakarta Selatan (14/9/2023). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengirim empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 400 personel ke Pulau Rempang, Batam. Penambahan pasukan untuk mempertebal pengamanan setelah kericuhan yang berlangsung saat unjuk rasa penolakan relokasi 16 Kampung Tua Pulau Rempang, di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (11/9/2023).

"Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi," kata Sigit di The Tribata, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

1. Kericuhan di kantor BP Batam diduga karena dialog tak menemui titik kesepakatan

Ribuan warga berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/8/2023). (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Sigit menjelaskan kerusuhan yang dilakukan massa aksi terjadi akibat dialog dengan BP Batam saat itu tidak menemui titik temu. Alhasil, massa pun mengamuk dan mencoba merusak gedung BP Batam.

"Namun kemudian, karena memang ada beberapa hal yang mungkin masih perlu ada kejelasan. Kemudian tentunya ini memerlukan keputusan-keputusan yang lebih komprehensif," kata Sigit.

2. Polisi tangkap 43 orang

Ilustrasi tersangka (IDN Times/Mardya Shakti)

Saat ini polisi menangkap 43 orang yang diduga melakukan provokasi, sebanyak 34 orang di antaranya dijadikan tersangka sesuai pasal 170 KUHP ayat 1.

"Yang kemudian mau tidak mau itu harus kita cegah kita dorong terjadi juga penyerangan terhadap anggota saat itu kita hanya bertahan sehingga kemudian ada anggota yang terluka," ujarnya.

3. Polri akan mengutamakan sosialisasi

Warga Pulau Rempang, Batam yang bentrok dengan aparat karena menolak relokasi pada 7 September 2023. (Dokumentasi Istimewa)

Selain penegakan hukum, Sigit juga menegaskan pihaknya akan membantu pengamanan sosialisasi yang dilakukan pemerintah setempat. Agar masyarakat dapat memahami tujuan pembangunan serta relokasi oleh BP Batam.

"Sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan harus diserahkan. Namun disisi lain pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi, termasuk juga kita kira apabila itu menyangkut masalah mata pencaharian masyarakat dicarikan di lokasi yang kemudian masyarakat bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi nafkah hidupnya," tambahnya.

Sigit berharap tidak ada lagi miskomunikasi yang berakibat kerusuhan seperti yang terjadi beberapa hari lalu. Ia mengimbau semua pihak dapat menyelesaikan masalah ini lewat komunikasi dan musyawarah.