Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Karhutla RI Disorot, Pakar: Bantahan Bakom Tak Hentikan Asap ke ASEAN

12 Oct 2026, 15:38 WIB5 min read

Kepala Badan Komunikasi, Syahganda Nainggolan di kantor Lemhanas. (Dokumentasi Bakom)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pakar UI Hikmahanto Juwana menilai pernyataan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan tidak berempati terhadap warga terdampak karhutla dan tidak menghentikan asap yang merugikan kesehatan serta aktivitas.
Hikmahanto meminta pemerintah meminta maaf dan terbuka menerima bantuan, karena perjanjian ASEAN 2002 mewajibkan pencegahan, pemantauan, dan pengurangan asap lintas batas melalui kerja sama regional.
Pernyataan Syahganda dikritik publik sebagai blunder, terutama karena mengaitkan karhutla dengan ring of fire dan menyebut kebakaran berbulan-bulan dipicu faktor alam, bukan ulah manusia.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2002 lalu

Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara meneken ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution untuk mencegah, memantau, dan mengurangi karhutla melalui kerja sama regional.

selama beberapa bulan

Karhutla di Indonesia memicu kemarahan di Malaysia dan Singapura, mengganggu balap F1 akibat kabut, serta menyebabkan warga Kalimantan dan Sumatra mengalami ISPA.

10 Oktober 2026

Syahganda Nainggolan mengaitkan karhutla dengan ring of fire dan menyatakan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan tidak terpengaruh.

12 Oktober 2026

Hikmahanto Juwana mengkritik bantahan pemerintah karena tidak menghentikan asap. Ia mendorong pemerintah meminta maaf dan membuka diri menerima bantuan negara lain.

hari ini

Warganet mengkritik pernyataan Syahganda yang mengaitkan karhutla dengan ring of fire dan menyebut kebakaran dipicu faktor alam.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama beberapa bulan memicu asap lintas batas ke Malaysia dan Singapura, mengganggu kesehatan serta aktivitas warga di Sumatra dan Kalimantan.
Who?
Hikmahanto Juwana mengkritik pernyataan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan. Warga Indonesia, Malaysia, dan Singapura terdampak asap; pemerintah Indonesia menjadi pihak yang menangani karhutla.
Where?
Dampak karhutla dirasakan di Riau, Sumatra Selatan, dan Pulau Kalimantan, sementara asap dilaporkan menyebar hingga Malaysia dan Singapura. Pernyataan Syahganda disampaikan di Jakarta Pusat.
When?
Karhutla telah berlangsung selama beberapa bulan. Hikmahanto menyampaikan tanggapannya pada Senin, 12 Oktober 2026, sedangkan Syahganda berbicara di Lemhanas pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Why?
Syahganda menyebut karhutla dipicu faktor alam, bukan ulah manusia. Penyebab kebakaran secara rinci per saat ini masih belum diketahui. Hikmahanto menilai penanganan karhutla belum berjalan maksimal.
How?
Indonesia terikat ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution untuk mencegah, memantau, dan mengurangi asap melalui upaya nasional serta kerja sama regional. Indonesia telah bersedia menerima bantuan penanganan dari Jepang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia membuat asap pergi ke Malaysia dan Singapura. Banyak orang di Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan jadi susah bernapas. Pak Hikmahanto bilang pemerintah harus minta maaf dan mau menerima bantuan. Indonesia dan negara ASEAN sekarang perlu bekerja bersama supaya asap berhenti.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kerangka ASEAN memberi ruang yang konstruktif bagi Indonesia untuk menangani karhutla sebagai persoalan kawasan, bukan beban yang dihadapi sendiri. Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat menerima masukan dan bantuan, sebagaimana telah membuka diri terhadap dukungan Jepang, sambil memperoleh perlindungan dari tuntutan internasional dan kewajiban ganti rugi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyayangkan pernyataan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, saat menanggapi protes negara tetangga tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tidak juga rampung.

Syahganda mengatakan saat tidak ada asap, Indonesia turut mengirimkan oksigen ke Singapura dan Malaysia. Hutan-hutan yang dimiliki Indonesia, diklaim Syahganda berkontribusi mengirimkan oksigen ke negara tetangga.

Hikmahanto menilai pernyataan Kepala Bakom itu nirempati kepada masyarakat Indonesia yang terdampak karhutla, khususnya yang bermukim di Riau, Sumatra Selatan, dan Pulau Kalimantan.

"Padahal, saat ini para pejabat di Indonesia justru harus menunjukkan rasa empati kepada masyarakat bukan berbantah dengan pejabat negara tetangga. Bantahan apa pun yang disampaikan oleh para pejabat Indonesia tidak akan menghentikan asap yang telah menyebar. Selain itu, asap sudah merugikan kesehatan dan aktivitas masyarakat," ujar Hikmahanto kepada IDN Times, Senin (12/10/2026).

Menurut Hikmahanto, Kepala Bakom sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat di Tanah Air dan warga negara tetangga karena penanganan karhutla belum berjalan maksimal.

"Seharusnya sih kita (pemerintah) meminta maaf, memang Indonesia gak bisa handle (karhutla) kok. Tetapi, selain menyampaikan permintaan maaf, pemerintah sekaligus membuka diri untuk menerima bantuan dari negara lain," kata dia.

1. Indonesia wajib mencegah asap lintas batas sesuai kesepakatan ASEAN Transboundary Haze Pollution

Situasi kabut asap dari karhutla Indonesia yang dirasakan oleh warga Malaysia. (ANTARA FOTO/Rangga Pandu Asmara)

Karhutla yang terjadi di Indonesia dan telah berlangsung selama beberapa bulan menyebabkan kemarahan terhadap warga Malaysia dan Singapura. Bahkan, perhelatan balap mobil F1 tak bisa dilakukan secara maksimal karena tertutup kabut. Sedangkan, warga di Pulau Kalimantan dan Sumatra mulai mengalami gangguan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Hikmahanto mengingatkan, Indonesia dan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara telah memiliki perjanjian bersama bernama 'ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.' Perjanjian yang diteken pada 2002 lalu itu bertujuan untuk mencegah, memantau, dan mengurangi karhutla melalui kerja sama regional di antara negara-negara anggota ASEAN.

"Di dalam pasal 2 tertulis tujuan dari perjanjian adalah untuk mencegah dan memantau polusi asap lintas batas akibat kebakaran lahan dan atau hutan yang harus dimitigasi melalui upaya nasional bersama dan peningkatan kerja sama regional serta internasional. Hal ini harus diupayakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini," kata Hikmahanto.

Dengan adanya perjanjian itu, kata Hikmahanto, Indonesia terhindar dituntut oleh negara anggota ASEAN lainnya. Sebab, dengan adanya perjanjian tersebut, isu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia akan dianggap menjadi permasalahan bersama di kawasan Asia Tenggara.

"Jadi, sebagai kompensasi bahwa pemerintah kita gak akan diajukan ke pengadilan internasional, melalui kerja sama ini, pemerintah mengatakan ingin bergotong royong dengan negara lain untuk mengatasi ini. Maka, Indonesia terhindar kewajiban membayar ganti rugi," kata dia.

2. Lewat kesepakatan ASEAN, Indonesia harus terbuka menerima bantuan dari negara lain

Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (IDN Times/Irfan Fathurrohman)

Hikmahanto juga menyebut konsekuensi lainnya dari meneken perjanjian kabut asap lintas batas ASEAN, yakni negara lain bisa ikut memberikan masukan tentang penanganan karhutla. Termasuk Indonesia yang harus bersedia membuka diri untuk menerima bantuan dari negara lain.

"Cawe-cawe ini tidak akan dianggap oleh Indonesia dari negara lain dalam penanganan karhutla ini. Termasuk pemberian bantuan juga sih," kata mantan dekan di Fakultas Hukum UI itu.

Dia mengatakan, kerja sama regional ini yang sedang diupayakan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim dengan mengatakan kerangka kerja sama regional lewat ASEAN menjadi opsi terbaik dalam penanganan karhutla.

"Jadi, ini bukan lagi masalah Indonesia sendiri tetapi masalah ASEAN yang harus ditangani bersama. Tentu hal itu harus atas persetujuan Indonesia sesuai yang diatur di dalam pasal 4 perjanjian tersebut," kata dia.

Lagipula, kata Hikmahanto, Indonesia sudah bersedia menerima bantuan penanganan karhutla dari Jepang. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Indonesia menolak pemberian bantuan dari negara tetangga di kawasan ASEAN.

3. Pernyataan Kepala Bakom dianggap blunder oleh publik

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Pernyataan Kepala Bakom juga dianggap blunder dan dikritik luas oleh publik di Tanah Air. Publik kecewa terhadap cara Syahganda yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala komunikasi dari kebijakan pemerintah. Syahganda juga dianggap tak memahami konsep ring of fire lantaran mengaitkannya dengan peristiwa karhutla.

"Negara kita adalah negara yang (berada) di ring of fire, ini negara penuh bencana. Tetapi, kita harus yakin bahwa dengan ini kita akan menjadi lebih kuat, resilience terhadap semua kemungkinan-kemungkinan. Alhamdulilah, dari segi growth pertumbuhan ekonomi dan pemerataan tidak terpengaruh," ujar Syahganda di kantor Lemhanas, Jakarta Pusat pada Sabtu (10/10/2026).

Warganet mengatakan, keberadaan Indonesia di cincin api pasifik (ring of fire) berbeda dengan konsep karhutla. Keberadaan Indonesia di ring of fire berdampak pada risiko Indonesia dilanda gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sementara, karhutla merupakan insiden terbakarnya hutan dan lahan.

"Apa hubungannya kebakaran sama ring of fire?" tanya warganet seperti dikutip pada hari ini.

"Dia gak bisa bedain gunung meletus dan kebakaran hutan. Ini benar-benar perwakilan IQ 78, aslik," kata warganet lainnya.

"Oh, berarti boomer-boomer ini menganggap ring of fire itu adalah cincin bencana, bukan cincin gunung berapi," kata warganet.

Warganet juga semakin geram lantaran Syahganda menyebut karhutla yang sudah berlangsung selama beberapa bulan dipicu oleh faktor alam dan bukan karena ulah manusia.