Kasus Korupsi Bansos Aa Umbara, 9 Saksi Tak Penuhi Panggilan KPK

26 Jun 2021, 17:31 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa empat saksi terkait kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) pandemik COVID-19, yang menjerat Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain terkait dengan dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada Tsk AUM dari berbagai pihak karena ikut pengadaan bansos pandemik COVID-19,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/6/2021).

1. Berikut empat nama saksi yang diperiksa

Default Image IDN

Pemeriksaan yang dilakukan pada Jumat (25/6/2021) berlangsung di kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Mereka yang diperiksa oleh tim penyidik adalah:

1. Oktavianus (Swasta)
2. Arlanda Ghazali Langitan (Seniman Musik)
3. Risal Faisal (Swasta)
4. Dikki Harun Andika (Swasta)

2. Berikut saksi-saksi yang tidak hadir

Default Image IDN

Adapun saksi yang tidak hadir dan tidak mengonfirmasi kepada KPK adalah:

1. Rini Rahmawati (Swasta)
2. Ricky Widyanto (Swasta)
3. Ir. Benny Setiawan (Swasta)
4. Seftriani Mustofa (Ibu Rumah Tangga)
5. Iwan Nurhari (Swasta)
6. Ricky Suryadi (Swasta)
7. Rini Dewi Mulyani (Ibu Rumah Tangga)
8. Asep Juhendrik (Swasta)
9. Samy Wiratama (Swasta)

“KPK mengimbau para saksi untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik yang akan segera dijadwalkan,” tambah Ali.

3. Aa Umbara jadi tersangka sejak April 2021

Default Image IDN

Aa Umbara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat, 9 April 2021. Ia mengenakan rompi oranye bersama anaknya, Andri Wibawa.

Andri diduga meminta sang ayah untuk melibatkan perusahaannya menjadi salah satu penyedia bansos COVID-19 di Bandung Barat. Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung, Andri mendapatkan paket pekerjaan senilai Rp36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bansos JPS.

Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Bandung Barat itu juga diduga telah mendapat Rp1 miliar karena menunjuk perusahaan Totoh Gunawan mengerjakan paket pengadaan bansos di Bandung Barat. Uang tersebut berasal dari paket sembako berstiker Aa Umbara yang disisihkan Totoh per paketnya.

Selain itu, ia diduga juga menerima sejumlah gratifikasi dari beberapa dinas di Kabupaten Bandung Barat.