Jakarta, IDN Times - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menyebut Divisi Propam Polri akan menggelar sidang etik terhadap tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta (AS), Selasa (10/11/2026), terkait kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Divisi Propam Polri,” kata Johnny kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Meski begitu, Johnny belum mengungkapkan susunan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan memimpin sidang etik tersebut. Namun, secara bertahap, sidang etik akan dimulai per hari ini.
"Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” kata Johnny.
Sebelumnya, melalui kuasa hukum Krisna Murthi, Ahrie mengaku akan terbuka dan kooperatif soal kasus yang menjeratnya ini. Dia juga akan bersikap kooperatif.
"Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini," ujar Krisna dalam keterangan video yang dikutip pada Sabtu, 7 November 2026.
Diketahui, Polri menetapkan eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data, dan akses ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo.
Tak cuma presiden, sejumlah pejabat negara lainnya termasuk media juga menjadi korban. Penyadapan ini diduga dilakukan sejak 2025. Namun, motif penyadapan belum diketahui.