KPK Usut Aliran Uang dan Aset Eks Pejabat Pajak Muhammad Haniv
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri aset dan aliran uang eks pejabat Ditjen Pajak, Muhammad Haniv. Hal itu dilakukan KPK dengan memeriksa dua saksi.
"Senin (9 November 2026), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk tersangka HNV," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (10/11/2026).
1. Ada dua saksi diperiksa
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (IDN Times/Aryodamar) Ada dua saksi yang diperiksa KPK. Mereka ialah Budi Satria selaku swasta, dan Lany selaku Direktur PT BPR Olympindo Primadana.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.
2. Eks pejabat pajak minta bawahan cari sponsor fashion show anak
Eks Kepala Kanwil DJP Jakarta dan Banten, Muhammad Haniv (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso) Diketahui, Muhammad Haniv ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Haniv diduga meminta bawahannya mencari sponsor untuk fashion show anaknya. Ia diduga mendapatkan sponsor dari perusahaan-perusahaan yang merupakan wajib pajak.
"Bahwa total uang yang diterima dari beberapa perusahaan WP Jakarta lebih kurang mencapai Rp400 juta dan perusahaan di luar WP Jakarta lebih kurang sebesar Rp300 juta," jelas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik.
3. Total menerima Rp20,7 miliar
Eks Kepala Kanwil DJP Jakarta dan Banten, Muhammad Haniv (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso) Haniv juga diduga menerima gratifikasi lain dalam bentuk valuta asing melalui perantara. Uang itu ditempatkan dalam deposito senilai Rp10 miliar. Selain itu, Haniv juga diduga menerima gratifikasi valuta asing dari sejumlah pihak. Uang tersebut telah ditukar ke money changer senilai Rp10 miliar.
"Bahwa total penerimaan gratifikasi oleh Haniv yang berasal dari sejumlah perusahaan tersebut, sekurang-kurangnya mencapai Rp20,7 miliar," ujarnya.
Haniv disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
