Kata Keponakan Prabowo soal Miftah Didesak Dipecat dari UKP
Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budi Djiwandono, merespons desakan agar Mitfah Maulana Habiburrahman dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP).
Melalui platform change.org, sudah ada 259.769 orang yang meneken dan mendesak Miftah dicopot dari posisinya sebagai pejabat publik.
Ini merupakan buntut dari tindakan kontroversial Miftah lainnya yang mengolok penjual es teh saat ceramah di Lapangan drh Soepardi, Kabupaten Magelang.
Budi menyayangkan pernyataan Miftah yang telah menghina pedagang es tersebut. Ia menilai hal tersebut bisa menjadi evaluasi ke depan.
"Kami menyayangkan kalau ada apa namanya mungkin statement-statement yang tidak baik. Tentu itu patut menjadi evaluasi apalagi yang namanya pemimpin," ujar Budi ketika dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).
Meski begitu, Budi tidak menyikapi soal desakan agar Miftah dicopot dari jabatan UKP. Dia menyerahkan hal itu ke Presdien Prabowo selaku pihak yang menunjuk Miftah sebagai UKP.
"Apapun itu, kita serahkan keputusan-keputusan kalau ada. Kami terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat," katanya.
1. DPR sudah minta pemerintah evaluasi kinerja setiap pembantu presiden
Sementara, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, merespons kritik dari publik agar Miftah dicopot dari jabatan UKP. Masukan dari warganet, kata Dasco, sudah diterima DPR.
"Kami sudah lihat di media sosial bahwa itu memang benar dilakukan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan sudah minta maaf kepada Pak Sunhaji (pedagang es)," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Desember 2024.
Segala aspirasi masyarakat, kata Dasco, juga sudah diserap. Dia mengatakan, DPR telah meminta pemerintah mengevaluasi kinerja setiap pembantu presiden, termasuk utusan khusus presiden.
"Kami DPR juga melihat aspirasi masyarakat. Kami juga sudah meminta kepada pemerintah (mengevaluasi). Tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun utusan khusus presiden," tutur dia.
2. Dasco serahkan keputusan pencopotan Miftah kepada Prabowo
Sementara, ketika ditanyakan apakah Prabowo bakal mendengarkan tuntutan publik untuk mencopot Miftah, Dasco menyerahkan itu kepada presiden. Dia menyatakan tak berhak memberikan sanksi pada Miftah.
"Kemudian sebagai Utusan Presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah. Karena jabatan tersebut setingkat menteri. Kalau mau nanya ke saya apakah ada sanksi, gak ada sanksi, itu saya gak bisa jawab, karena bukan kewenangan saya," katanya.
3. Miftah baru minta maaf setelah ditegur Seskab Mayor Teddy
Sementara, Miftah akhirnya membuat pernyataan permintaan maaf kepada publik setelah ditegur Prabowo. Teguran disampaikan melalui Mayor Teddy Indra Wijaya. Hal itu juga diakui secara langsung oleh Miftah.
"Saya Miftah Maulana Habiburrahman menanggapi yang viral hari ini, yang pertama dengan kerendahan hati, saya meminta maaf atas kekhilafan saya," ujar Miftah dalam sebuah video yang diunggah ulang Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di TikTok @hasannasbi pada Rabu kemarin.
Selain itu, ia juga meminta maaf atas kegaduhan ini kepada masyarakat Indonesia. Dia berjanji untuk introspeksi dan lebih berhati-hati saat bicara di hadapan publik.
"Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskab (Mayor Teddy Indra Wijaya) yang hari ini berada di Kupang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum," ujarnya.
Ia pun langsung mendatangi rumah Sunhaji dan meminta maaf. Pertemuan Miftah dan Sunhaji didokumentasikan dalam bentuk video. Meskipun begitu, publik tetap tidak bisa memaafkan Miftah lantaran peristiwa serupa sudah pernah terjadi sebelumnya.