Jakarta, IDN Times – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah memanfaatkan potensi kayu dan material hasil sedimentasi sungai untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Selain mempercepat pembersihan kawasan terdampak, mekanisme ini juga berpotensi memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tito menjelaskan, salah satu persoalan pascabencana Sumatera adalah banyaknya tumpukan kayu yang menutup aliran sungai. Jika seluruh pekerjaan hanya mengandalkan pemerintah pusat, proses pembersihan membutuhkan waktu lebih panjang.
Karena itu, ia bersama Menteri Kehutanan telah menerbitkan surat edaran yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan kayu-kayu tersebut. Kayu yang masih layak dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, seperti papan, jembatan, hunian sementara, hingga rumah masyarakat.
Sementara kayu yang memiliki nilai ekonomis dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Hasil pemanfaatannya dapat dibagi dengan pemerintah daerah sebagai tambahan PAD.
"Ada juga yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dimanfaatkan kayunya, kemudian keuntungannya dibagi dengan pemerintah daerah menjadi pendapatan asli daerah. Dan dengan mekanisme itu cepat dilakukan, cepat sekali bersih kayu-kayu itu tadi," kata Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Selain kayu, Tito juga mendorong pemanfaatan pasir dan batu (sirtu) dari sungai yang mengalami sedimentasi untuk mendukung normalisasi aliran sungai. Ia mengatakan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berminat melakukan pengerukan material tersebut.
Material yang memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan, sementara pemerintah daerah berpeluang memperoleh tambahan pendapatan. Namun, Tito menegaskan bahwa tujuan utama kerja sama tersebut adalah normalisasi sungai, bukan semata-mata mengambil material yang memiliki nilai jual.
"Normalisasi sungai menjadi hal yang utama. Jangan mengambil sirtu kemudian setelah itu ditinggal pergi begitu saja," tegasnya.
Ia menyebut telah membahas peluang tersebut bersama pemerintah daerah di Aceh, termasuk Wakil Gubernur Aceh, pimpinan DPRA, serta sejumlah bupati di wilayah terdampak.
Tito juga telah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kewenangan pemanfaatan material sungai. Menteri ESDM, kata dia, akan mengeluarkan surat yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan kerja sama tersebut, termasuk hingga tingkat kabupaten/kota.
Menurut Tito, mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat penanganan sungai yang belum tersentuh atau membutuhkan waktu panjang jika hanya dikerjakan pemerintah pusat.
"Prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, membersihkan sedimen. Sedimennya kemudian dijadikan tanggul, kemudian yang lain bisa dipakai untuk dijual oleh pihak ketiga untuk bangun karena sekarang pembangunan lagi masif di sana," ujarnya. (WEB)