Prancis Majukan Kenaikan Upah Minimum demi Redam Protes Warga
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Prancis memutuskan mempercepat pemberlakuan kenaikan upah minimum menjadi 1 Desember 2026. Kebijakan ini dimajukan sebulan dari jadwal semula sebagai respons terhadap gelombang protes masyarakat terkait tingginya biaya hidup.
Perdana Menteri (PM) Prancis Sebastien Lecornu mengumumkan keputusan tersebut pada Senin (9/11/2026). Kenaikan sebesar 1,6 persen yang semula baru berlaku pada 1 Januari 2027 itu kini akan diterapkan lebih awal.
Saat ini, pekerja menerima upah minimum bulanan bersih sebesar 1.477,93 euro (setara Rp29,94 juta). Setelah penyesuaian, nominal tersebut bertambah 24 euro (sekitar Rp486 ribu) menjadi 1.502 euro (sekitar Rp30,43 juta).
1. Pemerintah Prancis merinci komponen kenaikan upah minimum
ilustrasi upah (pexels.com/Pavel Danilyuk) Kenaikan upah sebesar 1,6 persen tersebut berasal dari dua komponen berbeda. Menurut laporan Free Malaysia Today, pemerintah mengalokasikan penyesuaian inflasi sebesar 1 persen serta tambahan kenaikan sebesar 0,6 persen.
Menteri Tenaga Kerja Jean-Pierre Farandou memaparkan rincian kebijakan tersebut dalam konferensi pers. Ia menjelaskan bahwa pemerintah mengambil dua keputusan terkait upah minimum atau SMIC, yakni mempercepat pemberlakuannya dan meningkatkan besaran kenaikan menjadi 1,6 persen.
“Mengenai SMIC, kami telah memutuskan dua hal: memajukan kenaikan menjadi 1 Desember dibandingkan 1 Januari, dan menaikkan kenaikan ini menjadi 1,6 persen,” katanya, dikutip Al Jazeera.
Lecornu meminta masyarakat tidak menganggap remeh penyesuaian tersebut. Ia menyebut kenaikan kali ini sebagai yang terbesar kedua dalam kurun waktu 20 tahun sekaligus menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut hanya bersifat simbolis.
Pemerintah juga telah memperhitungkan dampak kebijakan itu terhadap lapangan pekerjaan. Sebelumnya, penyesuaian upah minimum juga berlangsung pada Juni lalu dengan tambahan sebesar 35 euro (sekitar Rp709 ribu) setelah lonjakan inflasi terjadi.
Prancis biasanya menyesuaikan upah minimum setiap Januari berdasarkan tingkat inflasi. Adapun kenaikan tambahan di luar mekanisme penyesuaian otomatis tersebut terakhir kali dilakukan pada 2012.
2. Gelombang protes menekan pemerintah Prancis menjelang pemilihan Presiden
ilustrasi demonstrasi (pexels.com/Paul G) Rangkaian demonstrasi di Prancis bermula dari aksi para pelajar yang menuntut peningkatan investasi untuk sekolah-sekolah dengan keterbatasan anggaran. Tuntutan tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan massa yang lebih besar.
Aksi protes itu meluas hingga memicu kerusuhan serius terkait persoalan biaya hidup. Gelombang demonstrasi tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian gejolak sosial yang terjadi di berbagai negara daratan Eropa.
Di negara dengan perekonomian terbesar kedua di zona euro tersebut, masyarakat turun ke jalan untuk menuntut upah yang lebih layak. Namun, pemerintah juga dihadapkan pada upaya mengendalikan defisit anggaran dan utang menjelang pemilihan presiden, sehingga ruang kebijakan fiskalnya terbatas.
Pemerintahan yang berkuasa mulai mencermati meningkatnya ketegangan sosial di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian menjelang pelaksanaan pemilihan presiden yang tinggal lima bulan lagi.
Dalam persaingan politik, pemimpin sayap kanan Marine Le Pen menempati posisi teratas dalam sejumlah jajak pendapat. Sementara itu, Jean-Luc Melenchon dari partai sayap kiri France Unbowed baru saja memperkenalkan program politiknya di hadapan sekitar 17 ribu pendukung, meski sebelumnya sempat dituduh mendorong kerusuhan.
Melenchon menawarkan strategi untuk mendorong perekonomian melalui peningkatan belanja konsumen dan pemanfaatan tabungan masyarakat. Ia menyebut dana miliaran euro tersebut sudah tersedia dan perlu segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial serta lingkungan di negara itu.
3. Serikat pekerja Prancis menolak besaran kenaikan upah
ilustrasi bentrokan saat demo (pexels.com/Mico Medel) Sejumlah organisasi pekerja menilai tambahan upah yang ditawarkan pemerintah masih belum mencukupi kebutuhan buruh. Konfederasi Demokratik Pekerja Prancis (CFDT), serikat pekerja terbesar di negara tersebut, bahkan meminta kenaikan sebesar 100 euro (sekitar Rp2,03 juta).
Tuntutan lebih besar datang dari Konfederasi Umum Pekerja (CGT), organisasi serikat pekerja berhaluan kiri yang menginginkan kenaikan mencapai 10 persen atau sekitar 150 euro (sekitar Rp3,04 juta). Kepala CFDT, Marylise Leon, turut menilai besaran yang ditawarkan pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan riil para pekerja.
Sementara itu, Kepala CGT Sophie Binet menyebut tambahan yang diberikan pemerintah hanya berupa remah-remah. Mengutip laporan AFP, ia juga menolak tambahan 5 euro (sekitar Rp101 ribu) per bulan di luar penyesuaian inflasi otomatis.
“Lima euro adalah satu kilo tomat,” katanya.
Penolakan terhadap kebijakan tersebut turut mendorong serikat pekerja sektor publik menyerukan aksi mogok kerja dan demonstrasi dalam skala luas. Mereka menggalang perlawanan bersama terhadap kebijakan kenaikan upah yang dianggap belum memenuhi tuntutan pekerja.
