GMNI mengecam agresi militer AS ke Venezuela sebagai bentuk imperialisme dan neo-kolonialisme.
Konflik Venezuela menjadi alarm keras bagi Indonesia karena kaya sumber daya alam, mempengaruhi politik luar negeri dan strategi pertahanan nasional.
GMNI mendorong Indonesia tegas pegang politik bebas-aktif, menentang intervensi AS di Venezuela, sebagaimana sikap Indonesia dalam membela Palestina.
Jakarta, IDN Times - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengecam keras agresi militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
GMNI menilai, tindakan tersebut sebagai bentuk nyata imperialisme dan neo-kolonialisme yang dipertontonkan secara terbuka ke publik global.
Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas H Silalahi menyebut, operasi militer AS yang melibatkan pasukan elit Delta Force di Caracas sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. Ledakan di pangkalan udara La Carlota dan kompleks militer Fuerte Tiuna disebut sebagai penanda dimulainya agresi militer langsung AS ke Venezuela.
Menurut GMNI, intervensi ini tercatat sebagai agresi militer ke-71 yang dilakukan AS terhadap negara lain dalam kurun 81 tahun terakhir. Dua di antaranya bahkan pernah terjadi di Indonesia.
“Tindakan militer AS sudah keluar dari batasan wajar. Kategori ini sudah masuk ke ranah penjajahan. Tidak ada satu pun negara, sekuat apa pun, yang berhak memperlakukan kepala negara lain sebagai subjek hukum domestiknya sendiri,” tegas Andreas.
Ia menambahkan, AS harus menyadari dunia bukan milik satu negara saja.
GMNI menilai situasi Venezuela sebagai pelajaran penting bagi Indonesia yang juga memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Venezuela tercatat sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, mencapai 303 miliar barel, menurut data OPEC.
Andreas menilai agresi AS tidak bisa dilepaskan dari kepentingan geopolitik global, khususnya perebutan pengaruh dan sumber daya alam. Apalagi, sebelum ditangkap, Presiden Maduro diketahui menggelar pertemuan diplomatik dengan utusan Tiongkok di Istana Miraflores.
“Situasi konflik Venezuela–AS adalah PR besar bagi pemerintah dalam menentukan sikap politik luar negeri dan strategi pertahanan nasional. Pemerintah harus mengevaluasi ulang kerja sama strategis, terutama yang melibatkan sumber daya alam,” ujar Andreas.
Ia menekankan sikap arogan AS menjadi bukti bahwa sumber daya alam masih menjadi kekuatan utama dalam peta geopolitik global.
GMNI juga menilai tindakan AS sebagai bagian dari pola panjang intervensi imperialisme yang kerap menggunakan dalih demokrasi, anti-terorisme, hingga pemberantasan narkoba. Pola ini, menurut GMNI, pernah dialami Indonesia pada era Presiden Sukarno.
“Sejarah Indonesia memberi pelajaran pahit. Bung Karno yang konsisten menentang imperialisme dilemahkan melalui operasi intelijen, perang opini, dan eksploitasi konflik internal hingga runtuh pasca-1965,” kata Andreas.
Dalam konteks itu, GMNI menilai sikap pemerintah Indonesia saat ini masih normatif dan cenderung abu-abu. Seruan penghormatan terhadap hukum internasional dinilai belum cukup mencerminkan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.
“Pemerintah harus tegas. Sebagai bangsa yang berprinsip anti-penjajahan, Indonesia wajib menggalang solidaritas global, khususnya negara-negara non-blok, untuk menentang intervensi AS di Venezuela, sebagaimana sikap Indonesia dalam membela Palestina,” ujar Andreas.