Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Kasus Mafia Minyak Goreng

15 Jun 2022, 17:20 WIB

Ilustrasi Penurunan Harga Minyak (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung sudah menyerahkan berkas perkara dari lima tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) alias tahap I.

Pelimpahan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi kasus minyak goreng dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada periode Januari 2021-Maret 2022.

"Telah menyerahkan lima berkas perkara atas nama lima orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO pada Direktorat Penuntutan pada Jampidsus untuk dilakukan penelitian sesuai Pasal 110 ayat (1) KUHAP," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Rabu (15/6/2022).

1. Ada lima tersangka dalam kasus mafia minyak goreng

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (kiri) mengenakan baju tahanan usai ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus ekspor minyak goreng di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (19/4/2022). (ANTARA FOTO/HO/Puspen Kejagung)

Adapun berkas perkara milik lima tersangka yaitu Dirjen PLN Kemendag IWW; lalu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) SMA.

Kemudian General Manager di bagian General Affair PT Musim Mas PTS, lalu LCW alias WH.

2. Mafia minyak goreng dijerat dan disangkakan dengan pasal ini

Ilustasi minyak goreng di pasaran (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Pasal yang disangkakan para para tersangka yaitu, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai primair.

Subsaidernya adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Berkas akan diteliti oleh jaksa peneliti

Ilustrasi diborgol-tersangka (IDN Times/Bagus F)

Selanjutnya berkas perkara di atas tersebut akan dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti (Jaksa P.16) yang ditunjuk dalam jangka waktu tujuh hari untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau belum secara formil maupun materiil (P.18) dan tujuh hari untuk memberikan petunjuk (P.19) apabila berkas perkara belum lengkap.