Iran Ancam Musuhi Negara yang Ikut Sanksi Ekonomi AS
- Iran memperingatkan negara kawasan agar tidak mendukung sanksi ekonomi baru AS; Teheran akan menempuh negosiasi terlebih dahulu, lalu membalas dan menargetkan kepentingan negara yang membantu Washington.
- AS berencana mengumumkan sanksi terbesar terhadap Iran, sementara China menolaknya dan mendorong diplomasi. Perundingan AS-Iran masih buntu meski Teheran menyatakan siap mengakhiri perang secara adil.
- Ketegangan militer hampir melumpuhkan pelayaran di Selat Hormuz: hanya empat kapal komoditas melintas pada Kamis, sementara pengiriman minyak turun jauh dari volume normal sebelum perang.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Iran, pada Sabtu (22/8/2026), memperingatkan negara-negara di kawasan agar tidak bergabung dalam perang ekonomi yang dilancarkan Amerika Serikat (AS). Teheran menegaskan akan memperlakukan negara mana pun yang mendukung sanksi ekonomi tersebut sebagai musuh dan siap menargetkan kepentingan mereka.
Peringatan tersebut muncul menyusul pengumuman rencana sanksi baru dari Presiden AS Donald Trump yang berupaya memutus total hubungan dagang Iran dengan mitra internasionalnya. Ancaman ini memperkeruh situasi di Timur Tengah ketika perang telah berlangsung hampir enam bulan tanpa kejelasan perundingan damai.
1. Iran sebut sanksi AS langgar kedaulatan negara lain
bendera Iran (unsplash.com/mostafa meraji) Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, menyatakan bahwa Teheran telah menyiapkan strategi bertahap untuk menghadapi tekanan ekonomi AS. Menurut Rezaei, Iran awalnya akan menempuh jalur negosiasi dan memberi waktu bagi negara tetangga untuk menjaga jarak dari AS. Namun, jika negara-negara tersebut tetap membantu AS, Iran akan mengambil tindakan pembalasan.
Sanksi terbaru diklaim akan menjadi yang terbesar untuk Iran dan akan diumumkan pada Senin. Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan negara lain bahwa mereka harus memilih untuk berpihak pada AS atau Iran. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran menilai sanksi ini melanggar kedaulatan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Pernyataan sanksi ini merupakan penegasan kedaulatan ekstrateritorial terhadap negara-negara anggota PBB. Sanksi sekunder seperti ini sama sekali tidak memiliki dasar dalam hukum internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei, dilansir Al Jazeera.
2. China tolak sanksi dan dorong jalur diplomasi
bendera China (unsplash.com/CARLOS DE SOUZA) China yang merupakan mitra dagang utama Iran, menilai sanksi sepihak dari AS hanya akan memperburuk konflik yang sedang berlangsung. Menurut data Kpler, China membeli lebih dari 80 persen minyak ekspor Iran pada 2025.
"Sanksi dan tekanan tidak akan membantu menyelesaikan masalah. China menyerukan kepada semua pihak terkait untuk mengambil langkah bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah melalui jalur politik dan diplomasi," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian, dilansir DW.
Upaya diplomasi antara AS dan Iran saat ini masih buntu. Kesepakatan awal yang sempat dirumuskan pada Juni lalu gagal terwujud karena kedua pihak belum mencapai titik temu terkait penghentian operasi militer permanen.
Trump menyatakan pihaknya masih mengamati situasi di lapangan, meski menilai Teheran belum siap menyepakati perjanjian. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya siap mengakhiri perang melalui jalur diplomasi asalkan diperlakukan dengan adil.
3. Pengiriman minyak lewat Selat Hormuz nyaris lumpuh total
kapal di Selat Hormuz (MC2 Indra Beaufort, Public domain, via Wikimedia Commons) Ketegangan militer telah membuat lalu lintas pelayaran komersial di Selat Hormuz hampir terhenti sepenuhnya. Ratusan kapal terjebak di sekitar perairan tersebut dan ribuan pelaut terdampar akibat ancaman Iran.
Data pelacakan kapal menunjukkan hanya ada empat kapal komoditas yang melintasi jalur strategis tersebut pada Kamis. Militer AS saat ini hanya mampu membantu keluar sekitar delapan juta barel minyak per hari. Angka tersebut jauh di bawah volume normal sebelum perang yang mencapai lebih dari 20 juta barel per hari.
Di tengah blokade, Teheran mulai memberikan izin khusus secara terbatas bagi kapal-kapal tertentu. Iran mengizinkan sejumlah tanker minyak milik Irak untuk melintasi Selat Hormuz menyusul kunjungan resmi Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ke Baghdad.
Meskipun kekuatan laut Iran terdampak serangan militer AS, Teheran dinilai masih memiliki persediaan drone dan rudal balistik yang mumpuni. Keberadaan persenjataan ini masih menjadi ancaman bagi kapal-kapal minyak yang mencoba melintasi Selat Hormuz tanpa izin.
