Kelompok Difabel Temui Jokowi di Istana, Bahas Sektor Kerja

Salah satu isu utama yang dibahas adalah tentang sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas penyandang difabel di berbagai sektor, terutama sektor ketenagakerjaan. Norman menekankan pentingnya pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang difabel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

"Kita juga membahas masalah ketenagakerjaan, khususnya mengenai kuota 1 persen hingga 2 persen tenaga kerja difabel di instansi pemerintah dan perusahaan. Kami berharap ini bisa menjadi perhatian khusus ke depan," ucap dia.

Menurut Norman, meskipun ada kemajuan dalam implementasi UU 8/2016 masih banyak kendala di tingkat daerah. Pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan inklusi bagi penyandang difabel.

"Yang menjadi kendala saat ini sebenarnya ada di daerah. Kami butuh kemauan para pemimpin daerah untuk merangkul teman-teman difabel dalam proses pembangunan yang inklusif. Kami ingin UU ini bisa benar-benar diimplementasikan dengan melibatkan penyandang difabel," kata Norman.

Nyoman mengatakan, undang-undang tersebut dianggap belum sepenuhnya berjalan optimal di beberapa daerah. Namun, Norman menyatakan apresiasi atas perhatian Presiden Joko Widodo terhadap isu difabel.

"Alhamdulillah, undang-undang ini adalah hadiah besar bagi kami dari Pak Jokowi, termasuk dengan adanya Komisi Nasional Disabilitas dan Staf Khusus Presiden yang menangani isu difabel. Sekarang, tantangannya adalah kerja keras di lapangan, terutama dari kementerian terkait dan kepala daerah," ujar dia.

Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut juga memberikan respons positif terhadap aspirasi yang disampaikan. Menurut Norman, Presiden berharap agar organisasi-organisasi difabel seperti PPDI dapat bersinergi dengan pemerintah baru dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif.

"Pak Jokowi berharap kami, PPDI, dan organisasi difabel lainnya bisa terus bersinergi dengan pemerintah yang akan datang untuk memastikan Indonesia lebih inklusif bagi semua," ucap Norman.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Presiden Jokowi memberikan bantuan berupa mobil operasional untuk PPDI serta menjanjikan penyediaan sekretariat yang layak bagi organisasi.

"Pak Presiden tadi memberikan bantuan berupa mobil operasional untuk mendukung kegiatan kami, dan satu lagi beliau menjanjikan sekretariat yang layak untuk kami," ucap dia.

Meski bantuan tersebut belum diserahkan langsung, Menteri Sosial diinstruksikan untuk menyelesaikan pencarian lokasi sekretariat yang sesuai.

"Lokasinya masih dicari, dan nanti Pak Mensos yang akan menyerahkannya. Kami mohon doa agar ini segera terealisasi," kata dia.