Uni Eropa Sepakati Sanksi Baru bagi 145 Target Strategis Rusia
- Uni Eropa menyepakati sanksi baru terhadap 145 target Rusia untuk membatasi akses keuangan dan menutup jalur logistik ilegal yang dipakai menghindari sanksi.
- Sanksi mencakup 101 perusahaan, 12 pengusaha, 50 bank, penyedia armada minyak gelap, 31 pihak penyebar informasi palsu, serta satu perusahaan terkait ancaman siber.
- Kesepakatan duta besar akan dibahas menteri luar negeri Uni Eropa pada 16 November 2026; larangan perjalanan dan pembekuan aset berlaku setelah publikasi resmi.
Jakarta, IDN Times - Perwakilan negara-negara anggota Uni Eropa sepakat menjatuhkan sanksi baru terhadap 145 target asal Rusia pada Rabu (11/11/2026). Sanksi ini bertujuan membatasi akses keuangan Rusia dan memutus jalur logistik ilegal yang digunakan negara tersebut.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan para duta besar negara anggota Uni Eropa di Brussels. Langkah ini diambil untuk merespons berbagai ancaman terhadap kawasan Eropa sekaligus menutup celah yang selama ini digunakan pihak Rusia untuk menghindari sanksi.
1. Penambahan sanksi terhadap bank dan armada minyak gelap Rusia
Pabrik pengolahan minyak Yaroslavnefteorgsintez di kota Yaroslavl, Rusia. (commons.wikimedia.org/Svtk44) Sebagian besar sanksi baru ini bertujuan melindungi kedaulatan Ukraina. Para diplomat Uni Eropa menyetujui pembatasan terhadap 113 target yang terdiri dari 101 perusahaan dan 12 pengusaha Rusia. Target tersebut mencakup 50 bank dan penyedia layanan bagi armada minyak gelap Rusia.
"Para utusan menyepakati perluasan sanksi untuk melemahkan sistem keuangan Rusia dan memutus akses jaringan perantara. Pembatasan ini mencakup puluhan lembaga perbankan serta pihak-pihak yang mendukung armada bayangan Rusia yang beroperasi di luar pengawasan internasional," jelas sumber diplomatik Uni Eropa, dilansir The New Voice of Ukraine.
Sanksi di sektor maritim ini secara khusus ditujukan untuk menghentikan kapal-kapal yang menjual minyak mentah Rusia dengan harga di atas batas yang ditetapkan negara-negara Barat.
2. Sanksi terhadap penyebar informasi palsu dan pelaku serangan siber
Ilustrasi serangan siber (Unsplash.com/Kevin Horvat) Selain sektor ekonomi, Uni Eropa juga menjatuhkan sanksi kepada 31 pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi palsu yang dikendalikan pihak asing. Uni Eropa juga memberikan sanksi kepada satu perusahaan terkait dugaan ancaman serangan siber.
"Penetapan sanksi dalam kategori ancaman hibrida ini berkaitan langsung dengan respons terhadap insiden sabotase menggunakan drone berpeledak di Bandara Leipzig/Halle, Jerman. Serangan tersebut menargetkan infrastruktur logistik strategis," ungkap seorang pejabat diplomatik Uni Eropa.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya telah berulang kali membantah keterlibatan negaranya dalam aksi sabotase di negara-negara anggota NATO.
3. Pengesahan sanksi oleh menteri luar negeri Uni Eropa
ilustrasi bendera Uni Eropa (commons.wikimedia.org/Håkan Dahlström from Malmö, Sweden) Kesepakatan awal di tingkat duta besar menjadi tahap penting sebelum larangan bepergian dan pembekuan aset dapat diterapkan di 27 negara anggota Uni Eropa. Selanjutnya, daftar sanksi tersebut akan dibahas dalam Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa.
Para menteri luar negeri negara anggota dijadwalkan mengesahkan daftar sanksi tersebut dalam pertemuan di Brussels pada Senin (16/11/2026). Aturan ini akan resmi berlaku setelah diterbitkan dalam jurnal resmi Uni Eropa.
