Jakarta, IDN Times - Keluarga Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Komnas HAM. Mereka menilai, KPK telah memaksakan pemeriksaan terhadap politikus Partai Demokrat itu.
"Kedatangan kami adalah mendampingi keluarga untuk mengadukan apa yang dirasakan keluarga dari perlakuan KPK terhadap Pak Lukas Enembe, yang diduga sebagai perbuatan yang tidak manusiawi," ujar Kuasa Hukum Lukas nembe, Emanuel Hardyanto.
Emanuel mengatakan, bahwa Enembe masih dalam keadaan sakit, tapi dipaksa untuk diperiksa oleh KPK. Padahal pihaknya telah melampirkan bukti sakit.
"Keterangan sakit ini memang yang dikeluarkan oleh dokter dari RS Singapura yang selama ini merawat beliau dan RSPAD ketika Pak Lukas Ditangkap," ujarnya.
Komnas HAM diharapkan mengecek kondisi Lukas Enembe secara langsung. Selain mereka berharap penyidikan KPK dihentikan.
"Misalkan Bupati Lombok Barat, Soeharto almarhum presiden kita, dihentikan karena yang bersangkutan sakit. Kita minta hal yang sama," ujarnya.
Juru Bicara KPK Ali FIkri menegaskan bahwa pihak sudah memenuhi hak Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Bahkan, KPK memperhatikan pemeriksaan kesehatan terhadap Enembe.
"Seluruh proses penanganan perkara, prinsip kami tidak akan pernah melanggar hukum," ujar Ali.