Lengkap! Isi Surat Penghentian Diri Gibran sebagai Wapres
Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 atas permintaan sendiri, di tengah polemik keabsahan ijazah dan putusan MK serta MA.
Dalam surat kepada Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran menyatakan keputusan diambil demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Muzani menyebut jabatan wakil presiden kini kosong; MPR wajib mengisi posisi tersebut paling lambat 60 hari sesuai ketentuan konstitusi.
Jakarta, IDN Times - Gibran Rakabuming Raka secara resmi menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Repubilk Indonesia masa jabatan 2024-2029. Keputusan ini diambil Gibran, di tengah mencuatnya polemik keabsahan ijazahnya setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menyatakan telah terjadi kekosongan jabatan Wapres setelah Gibran mengundurkan diri mulai hari ini.
"Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Berikut isi lengkap surat pemberhentian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres ke-14 RI yang disampaikan ke Prabowo dan MPR RI:
Yth
Bapak Ketua Majelis Permusyawaratan Republik IndonesiaÂ
Bapak Ahmad Muzaki
diÂ
Jakarta
Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakl Presiden Repubilk Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakl Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri.
Hal ini juga telah saya laporkan secara langsung pada 10 dan 11 November 2026 kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Melalui Majelis, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.
