Jakarta, IDN Times - Video Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memarahi bank-bank BUMN (Himbara) ditanggapi oleh Anggota Komisi VI DPRD RI Andre Rosiade. Dia mengatakan bahwa tindakan Risma adalah pencitraan politik drama Korea atau Drakor.
"Terjadilah politik drama Korea, pencitraan drama Korea, drakor gitu lho, seakan-akan ada menteri marah-marah sama pejabat bank untuk bela rakyat," ujarnya dalam saat menggelar rapat dengan BNI, BTN hingga RNI, dikutip Jumat (10/9/2021)
Kemarahan Risma dipicu karena bank BUMN memblokir rekening penerima Bantuan sosial (Bansos), padahal Andre menjelaskan ada temuan perintah dari pejabat Kemensos untuk melaksanakan pemblokiran, karena butuh perbaikan data.
"Padahal kementerian kirim surat suruh bank ini ngeblokir. Itu namanya pencitraan drama Korea," kata dia.
Pemblokiran itu terjadi di titik-titik yang diminta oleh Kemensos, Andre menduga titik pemblokiran tersebutlah yang disambangi oleh Risma. Dia mengatakan jangan sampai untuk meningkatkan pencintraan, bank Himbara dikorbankan.
"Di sinilah di forum ini kita meluruskan, hentikanlah politik drama korea untuk pencitraan sehingga mengorbankan institusi negara lain," kata dia.
Dia meminta Direktur Utama BNI Royke Tumilaar memberi klarifikasi karena Andre juga punya surat pemblokiran tersebut.
"Datanya ada, gak mungkin bank berani blokir kalau gak ada perintah," ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid juga sebelumnya bertanya pada Royke Tumilaar apakah benar Kemensos yang meminta Himbara memblokir rekening penerima bansos.
"Apa betul yang dikatakan Andre hari Jumat yang lalu, katanya ada surat dari salah satu direktur Kemensos yang minta di-hold bantuan-bantuan itu karena asumsinya sedang melakukan proses verifikasi data, data kemiskinan, tapi ketika itu di hold belum ada surat perintah lagi menterinya ngamuk-ngamuk?," tanya dia.
Dia meminta Royke jujur dan melaporkan polemik ini agar publik tahu apakah ada kesalahan koordinasi dari Kemensos atau kesengajaan dari BNI. Karena akibat hal ini, citra bank BUMN jadinya bisa terkesan menghambat bansos.
"Padahal ini bank BUMN, bank go public, kalau perusahaan yang gak bagus, lelet kan nanti persepsi investor kan berkurang. Kalau persepsinya kebentuk jelek kan nanti sahamnya turun. Kan repot nanti itu. Jangan sampai ada pejabat menteri itu malah justru mengganggu kinerja, membuat harga sahamnya turun," kata dia.