Ribuan Warga Kolombia Demo Tolak Kebijakan Presiden Espriella

- Ribuan warga Kolombia berdemonstrasi di sejumlah kota pada 19 November 2026, menolak rencana kebijakan ekonomi Presiden Abelardo de la Espriella; ini aksi besar kedua dalam tiga bulan.
- Serikat pekerja kesehatan, guru, dan kelompok lain menggelar long-march serta mogok kerja, mendesak penghentian Hukum Penyelamatan, penyesuaian pajak, dan kebijakan yang dinilai merugikan perlindungan sosial.
- Demonstran menolak perubahan PPh dan potensi privatisasi perusahaan strategis, sementara Espriella meminta AS menyelidiki mantan Presiden Gustavo Petro atas sejumlah dugaan kriminal.
Jakarta, IDN Times - Ribuan warga Kolombia menggelar demonstrasi akbar di beberapa kota besar pada Kamis (19/11/2026). Aksi ini dilakukan untuk menentang rencana kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Kolombia, Abelardo de la Espriella.
Demonstrasi besar ini menjadi yang kedua dilakukan warga Kolombia dalam 3 bulan di bawah kepemimpinan Espriella. Sejumlah oposisi menolak kebijakan dari Presiden sayap kanan tersebut.
1. Persatuan pekerja gelar long-march sambil bawa bendera Kolombia

ilustrasi demonstrasi (unsplash.com/mettyunuabona) Aksi turun ke jalan ini sudah dilangsungkan oleh sejumlah persatuan pekerja, mulai dari persatuan tenaga kesehatan, guru, dan lainnya. Mereka mengadakan long-march sembari membawa bendera Kolombia serta membawa pengeras suara agar didengar.
Ketua Persatuan Pekerja Pusat (CUT), Fabio Arias, menggambarkan bahwa demonstrasi dan mogok kerja ini sangat positif. Ia menekankan bahwa aksi ini penting untuk menghentikan Hukum Penyelamatan dan penyesuaian pajak.
“Kami memprotes pemerintahan fasis Espriella karena dia sudah melanggar kedaulatan negara, meringkus hukum perlindungan sosial, dan merusak perjanjian perdamaian antara pemerintah Kolombia dan FARC,” tuturnya, dikutip dari EFE.
2. Tolak rencana perubahan kebijakan ekonomi di bawah Espriella

Presiden Kolombia, Abelardo de la Espriella. (Abelardo de la Espriella, CC0, via Wikimedia Commons) Demonstran mengatakan, penarikan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada makanan tidak cukup dalam mengubah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan untuk menstabilkan keuangan negara. Mereka menilai RUU itu hanya menguntungkan perusahaan besar.
Dilansir Colombia One, salah satu poin paling kontroversial adalah perubahan pajak penghasilan (PPh). Dalam proposal itu, batas bawah individu yang dapat dikenakan pajak akan diturunkan dan memperkenalkan 9 persen dari rerata terendah dari kelompok pajak baru.
Selain itu, CUT juga memperingatkan proposal soal privatisasi sejumlah perusahaan strategis, seperti Ecopetrol, Cenit, dan Grupo Bicentenario. Menurutnya, privatisasi akan melemahkan negara dalam menyediakan layanan publik dan melindungi sektor strategis nasional.
3. Espriella minta AS investigasi dan hukum Petro

Mantan Presiden Kolombia, Gustavo Petro. (Fotografía oficial de la Presidencia de Colombia, Public domain, via Wikimedia Commons) Pada hari yang sama, Espriella meminta agar Amerika Serikat (AS) menginvestigasi eks Presiden Kolombia, Gustavo Petro atas dugaan terlibat kasus korupsi, penyelundupan narkoba, dan aktivitas kriminal lainnya. Meski, ia mengakui AS tidak punya yurisdiksi untuk menghukum dan memenjarakan Petro.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kehadiran Petro dalam demonstrasi besar di Kolombia dan menambah panjang konfrontasi verbal antara kedua pihak. Setelah jabatan sebagai presiden Kolombia berakhir, Petro menjadi salah satu tokoh oposisi utama di Kolombia.





















