Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Dirjen Imigrasi Hendarsam dalam peluncuran pasporia di Jakarta. (IDN Times/Amir Faisol).
  • Kemen Imipas segera melakukan uji publik Revisi UU Keimigrasian untuk memperkuat tugas dan fungsi keimigrasian.

  • Penguatan regulasi dinilai penting untuk menghadapi dinamika geopolitik dan potensi eksodus warga negara asing ke Indonesia.

  • Imigrasi menggagalkan keberangkatan dua WNI ke Rusia dan memperkuat pengawasan dalam penerbitan paspor.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Minggu (22/11/2026)

Hendarsam menyampaikan rencana FGD dan uji publik terkait rancangan undang-undang keimigrasian saat ditemui di acara Pasporia di Jakarta.

besok

Hendarsam mengatakan akan melakukan FGD dan uji terbuka atau uji publik terkait rancangan undang-undang keimigrasian.

minggu ini

Uji publik terkait rancangan undang-undang keimigrasian dijadwalkan berlangsung.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Kemen Imipas akan melakukan uji publik terhadap Revisi Undang-Undang Keimigrasian dan membahas penguatan sejumlah instrumen, termasuk aspek penindakan.
  • Who?
    Kemen Imipas dan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam. Petugas imigrasi juga menggagalkan keberangkatan dua WNI.
  • Where?
    Uji publik disebut akan dilakukan oleh Kemen Imipas. Pernyataan Hendarsam disampaikan saat acara Pasporia di Jakarta, sedangkan dua WNI digagalkan di Bandara Juanda, Surabaya.
  • When?
    Hendarsam menyampaikan rencana tersebut pada Minggu (22/11/2026), dengan uji publik disebut akan dilakukan besok atau minggu ini.
  • Why?
    Perubahan regulasi diperlukan untuk memperkuat keimigrasian dan mengantisipasi dinamika global, termasuk potensi eksodus serta tujuan perjalanan yang mengarah pada praktik TPPO.
  • How?
    Pengawasan dilakukan melalui uji publik, penguatan penindakan, serta pemeriksaan gestur, bahasa tubuh, percakapan WhatsApp, dan jawaban pemohon paspor.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kemen Imipas mau membahas aturan imigrasi yang baru. Hendarsam bilang aturan ini perlu diperkuat karena orang dari negara yang sedang berkonflik bisa pergi ke negara lain. Petugas imigrasi juga menggagalkan dua WNI yang diduga hendak ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran. Pengawasan paspor tetap dilakukan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rencana uji publik memberi ruang untuk membahas penguatan instrumen keimigrasian secara lebih terbuka. Upaya ini juga berjalan bersama pelayanan paspor yang tetap diupayakan mudah, tetapi disertai pengawasan melalui wawancara dan pengamatan terhadap pemohon. Langkah tersebut menunjukkan perhatian pada kesiapan regulasi sekaligus pencegahan risiko perjalanan yang berkaitan dengan TPPO.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) segera melakukan uji publik terhadap Revisi Undang-Undang Keimigrasian. Perubahan beleid tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat tugas dan fungsi Keimigrasian.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas), Hendarsam, mengatakan perubahan beleid tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi dinamika global yang semakin kompleks. Pemerintah tidak ingin Indonesia menjadi tujuan eksodus warga negara asing di tengah meningkatnya konflik global.

"Kebetulan besok, minggu ini, minggu ini saya akan melakukan FGD dan uji terbuka, uji publik terkait dengan rancangan undang-undang keimigrasian tersebut. Jadi Imigrasi harus tambah kita perkuat," kata Hendarsam saat ditemui di acara Pasporia di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

1. Instrumen Keimigrasian perlu diperkuat

Dirjen Imigrasi Hendarsam dalam peluncuran pasporia di Jakarta. (IDN Times/Amir Faisol).

Hendarsam menilai, Indonesia perlu memiliki instrumen keimigrasian yang kuat untuk menghadapi berbagai kemungkinan dampak dari dinamika geopolitik global. Sebab, ketika konflik terjadi di suatu negara, bukan tidak mungkin masyarakatnya akan melakukan eksodus ke negara lain. Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi menjadi tujuan perpindahan tersebut.

Oleh karena itu, menurut Hendarsam, penguatan regulasi keimigrasian menjadi penting agar pemerintah memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi global yang dapat berdampak terhadap keamanan dan kedaulatan negara.

"Ketika masyarakat negara konflik tersebut negaranya sedang berkonflik, masyarakatnya akan eksodus lari, salah satunya mungkin Indonesia. Maka kita harus perkuat hal tersebut, seperti itu," kata dia.

2. RUU Keimigrasian akan atur soal penindakan

Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko meresmikan 254 Beranda Imigrasi di seluruh Indonesia (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)

Saat ditanya mengenai poin-poin yang akan diperkuat dalam RUU Keimigrasian, Hendarsam mengatakan terdapat sejumlah instrumen yang akan dibahas lebih lanjut dalam uji publik.

"Banyak sebenarnya. Nanti mungkin bisa datang pada saat uji publik ya. Banyak, banyak instrumennya," ujarnya.

Dia juga membenarkan bahwa penguatan aspek penindakan menjadi salah satu poin yang akan dibahas dalam rancangan regulasi tersebut.

"Ya, salah satunya itu," kata Hendarsam.

3. Imigrasi gagalkan 2 WNI hendak ke Rusia mau jadi tentara bayaran

Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)

Pada kesempatan itu, Hendarsam bercerita, pihaknya baru saja menggagalkan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga kuat akan berangkat ke Rusia dari Bandara Juanda, Surabaya. Hendarsam mengatakan, kedua WNI tersebut diduga kuat akan terbang ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran.

"Hasil wawancara kita ternyata terindikasi kuat ingin berangkat ke Rusia, menjadi tentara Rusia," kata Hendarsam.

Hendarsam mengatakan, niat kedua WNI itu tercium dari hasil percakapan di WhatsApp. Selain itu, petugas Imigrasi juga menemukan indikasi kuat kedua WNI tersebut hendak ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran.

Menurutnya, petugas juga mewaspadai modus perjalanan yang tidak dilakukan secara langsung menuju Rusia. Sebab, berdasarkan pola yang ditemukan, sejumlah pemohon paspor diduga menggunakan negara lain sebagai tempat transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.

"Modusnya rata-rata mereka tidak langsung ke Rusia, mereka ke mana dulu, kemudian baru ke sana. Nah kan seperti itu," kata Hendarsam.

Dia menegaskan, Imigrasi tetap berupaya memberikan kemudahan dalam pelayanan penerbitan paspor. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan untuk memastikan pemohon tidak memiliki tujuan perjalanan yang berpotensi mengarah pada praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurut dia, dalam proses permohonan paspor, gestur, bahasa tubuh, serta cara pemohon menjawab pertanyaan menjadi sejumlah indikator bagi petugas untuk mengidentifikasi kemungkinan seseorang menjadi korban TPPO.

"Tapi tentunya dari gestur, bahasa tubuh, dari cara menjawab ini menjadi suatu indikasi apakah pemohon ini adalah pemohon yang betul atau yang terindikasi akhirnya nanti akan menjadi salah satu korban TPPO, seperti itu. Saya rasa seperti itu," kata dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More