Korsel Tawarkan Hadiah Rp1,36 Miliar bagi Pelapor Kecurangan AI Ujian

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menawarkan hadiah minimal 100 juta won bagi pelapor kecurangan AI menjelang ujian masuk perguruan tinggi nasional, Suneung, pada 19 November 2026.
Kebijakan dipicu pengakuan Han Won-seok yang memakai kamera tersembunyi, perangkat elektronik, dan AI dalam ujian akuntan pajak; hasilnya dibatalkan dan ia dilarang mengikuti tes lima tahun.
Pemerintah mengerahkan 8.400 petugas tambahan, memblokir perangkat pintar dan internet, tetapi keterbatasan deteksi memicu kekhawatiran guru serta kritik oposisi terhadap pemeriksaan manual.
Jakarta, IDN Times - Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, menawarkan hadiah minimal 100 juta won (Rp1,36 miliar) bagi siapa saja yang melaporkan kecurangan ujian berbasis kecerdasan buatan (AI). Langkah darurat ini diambil untuk mengamankan ujian masuk perguruan tinggi nasional atau Suneung yang digelar pada Kamis (19/11/2026).
Kebijakan tersebut diputuskan di tengah tingginya penggunaan internet dan teknologi di Korea Selatan. Pemicu utamanya adalah skandal kecurangan yang terjadi pada ujian sertifikasi akuntan pajak tingkat nasional awal bulan ini. Presiden Lee menegaskan bahwa keadilan ujian nasional tidak boleh goyah karena menentukan masa depan masyarakat.
1. Peserta ujian akuntan pajak mengaku curang gunakan AI dan perangkat elektronik

Ilustrasi seseorang sedang mengerjakan soal ujian (Unsplash.com/Glenn Carstens-Peters) Kekhawatiran publik terhadap lemahnya sistem ujian nasional bermula saat Han Won-seok (34) menyerahkan diri ke polisi pada Minggu (15/11/2026). Peserta terbaik ujian akuntan pajak tahun ini tersebut mengaku berbuat curang demi meraih nilai nyaris sempurna pada ujian tahap pertama bulan April dan tahap kedua bulan Juli.
"Saya berbuat curang pada tahap pertama dan kedua ujian akuntan pajak dengan menggunakan perangkat elektronik dan AI pembuat jawaban," kata Han dalam video pengakuannya di kanal YouTube pengacaranya, dilansir Business Standard.
Han menjelaskan bahwa ia memotret lembar soal memakai kamera kecil yang disembunyikan dari pengawas. Gambar itu dikirim ke sistem AI, lalu ia membaca jawabannya lewat ponsel pintar rahasia. Kini, pemerintah membatalkan hasil ujian Han, melarangnya ikut tes serupa selama lima tahun, serta tengah menyelidiki empat temuan kecurangan serupa di tingkat sekolah menengah.
2. Pemerintah kerahkan ribuan petugas untuk perketat pemeriksaan peserta ujian

ilustrasi ruang kelas di Korea Selatan (unsplash.com/byquincy) Untuk mencegah kecurangan serupa terjadi di Suneung, pemerintah mengerahkan 8.400 petugas tambahan. Mereka akan membantu 75 ribu pengawas dalam mengawal lebih dari 551 ribu peserta di ribuan lokasi ujian. Petugas diwajibkan memeriksa kacamata, jam tangan, tas, pakaian, hingga menempelkan stiker pada kancing baju peserta untuk memastikan tidak ada kamera tersembunyi.
Perdana Menteri Han Seong-sook menegaskan bahwa kecurangan berbasis teknologi merupakan kejahatan sosial yang harus diberantas. Setiap peserta wajib menyerahkan seluruh ponsel maupun perangkat pintar sebelum ujian dimulai dan hanya boleh membawa pensil kayu biasa.
"Kami memblokir sepenuhnya penggunaan perangkat pintar selama ujian berlangsung. Kami juga akan menuntut hukuman pidana dengan tegas bagi para pelanggar melalui penyelidikan polisi," kata Han.
Selain itu, pemerintah memutus jaringan internet di sekitar lokasi ujian dan membunyikan peringatan darurat secara nyaring untuk mendeteksi ponsel yang disembunyikan.
3. Keterbatasan alat deteksi memicu kritik terhadap prosedur keamanan ujian

ilustrasi mengerjakan ujian di kelas (pexels.com/Jeswin Thomas) Di balik pengamanan yang diperketat, pemerintah menghadapi kendala teknis dalam mendeteksi kecurangan di ruang ujian. Kementerian Pendidikan terpaksa membatalkan penggunaan pemindai logam dan alat pelacak frekuensi radio karena keterbatasan fungsi serta potensi pelanggaran hak peserta. Kondisi ini membuat para guru khawatir karena sebuah survei mencatat lebih dari 82 persen guru merasa tidak mampu membedakan kacamata pintar dengan kacamata biasa secara kasat mata.
Kelemahan pemeriksaan fisik ini menuai kritik dari partai oposisi. Ketua Partai Kekuatan Rakyat, Jang Dong-hyeok, menilai pemeriksaan dugaan kecurangan secara manual di tengah ujian justru berpotensi merugikan banyak pihak. Ia menolak langkah penggeledahan yang dianggap akan sangat mengganggu konsentrasi siswa.
"Kericuhan bisa berlangsung selama 20 hingga 30 menit, bukan dua hingga tiga menit. Dalam rentang waktu tersebut, seluruh peserta ujian akan dirugikan," tulis Jang melalui media sosialnya.
Meski mendapat kritik, Kementerian Pendidikan memastikan Suneung tetap berjalan sesuai jadwal agar tidak mengacaukan proses penerimaan mahasiswa baru.





















