Kemen PPPA Pastikan Anak Korban Kekerasan Orangtua di Batam Dilindungi

Menurut Arifah, korban telah menjalani asesmen, pemeriksaan visum di rumah sakit, serta mendapat pendampingan psikologis. Kemen PPPA juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan hak anak, termasuk identitas dan pengasuhan alternatif karena kedua orangtua korban tengah menjalani proses hukum.

“Selain pemulihan kondisi kesehatan fisik anak yang menjadi prioritas saat ini, kami juga memberikan perhatian terhadap pemulihan psikologis anak yang membutuhkan proses dan pendampingan berkelanjutan. Kami juga melakukan asesmen terhadap keluarga besar korban untuk memastikan tersedianya pengasuhan alternatif yang aman dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak, mengingat kedua orang tua korban saat ini sedang menjalani proses hukum,” kata dia.

Kemen PPPA menyatakan akan terus mengawal proses hukum sekaligus memastikan hak-hak korban tetap terpenuhi selama penanganan berlangsung.

Berdasarkan hasil pendalaman, pelaku diduga melanggar Pasal 76C Juncto Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Jika pelaku merupakan orang tua korban, hukuman dapat diperberat sepertiga. Selain itu, pelaku juga berpotensi dijerat Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara apabila mengakibatkan luka berat.

Arifah menilai, kasus tersebut menunjukkan dugaan pola pengasuhan koersif yang berpotensi berdampak pada kesehatan mental dan tumbuh kembang anak. Karena itu, pemulihan korban harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kemen PPPA juga mengimbau masyarakat segera melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan SAPA 129 atau WhatsApp 08-111-129-129 agar korban dapat segera memperoleh perlindungan dan pendampingan.