Kemenag Sebut Ditjen Pesantren Sudah Berdiri pada 2026

Aziz mengatakan, halaqah penguatan Ditjen Pesantren juga digelar di 14 Universitas Islam di berbagai daerah. Pada halaqah tersebut, sejumlah ulama, pimpinan dan pengajar pesantren turut hadir menjadi narasumber.

Salah satunya, pimpinan Madrasah Darussalam Tahfidz dan Ilmu Al-Qur’an Martapura, K.H. Wildan Salman. Dia mengatakan, pesantren di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tradisi membaca kitab kuning. Menurutnya, tradisi tersebut menjadi fondasi.

“Tanpa kitab kuning, pesantren kehilangan identitas dan sumber legitimasi keilmuannya. Seluruh pemahaman fiqih, ibadah, dan hukum Islam bertumpu pada kitab-kitab tersebut,” kata Wildan.

Wildan menekankan mengenai pentingnya sanad keilmuwan di pesantren. Menurutnya, salah satu cara agar pengajar di pesantren bisa dianggap berkualitas, bisa dilakukan dengan cara sertifikasi guru pesantren.

Dia menegaskan, usulan tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman. Tujuannya, agar pesantren memiliki standar mutu yang baik.

“Ulama sejak dulu memberi sertifikasi melalui ijazah. Jika standar disusun pesantren sendiri, sertifikasi justru akan menjaga kualitas, bukan menyingkirkan guru-guru pesantren. Standar kurikulum harus jelas, agar pesantren tidak kehilangan arah,” ucap dia.

Kesimpulan dari halaqah tersebut mengenai penguatan pesantren harus mencakup tiga aspek, yakni:

1. Peneguhan otoritas ilmu melalui standarisasi kitab kuning dan sanad;

2. ⁠Peningkatan mutu SDM melalui sertifikasi yang berbasis tradisi pesantren;

3. ⁠Kebijakan negara yang memfasilitasi, bukan mendikte.