Kemendagri: Daya Tarik Jakarta Luar Biasa

23 Feb 2023, 06:31 WIB

Foto udara kendaraan melintas di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Sabtu (28/3/2020) (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Jakarta, IDN Times - Pemprov DKI mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam untuk mendukung akurasi perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).

Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, sebagai Ibu kota, DKI Jakarta memiliki daya pikat luar biasa untuk menarik penduduk luar kota termasuk pelayanan nya.

"Kita tahu DKI ini adalah gula yang semua semut datang ke sini, karena daya tariknya luar biasa pelayanan publiknya di bawah Pak Heru ini bagus. Sehingga menarik perhatian siapapun untuk datang ke sini (mendapatkan layanan publik), termasuk warga DKI Jakarta yang sudah pindah keluar dari Jakarta," kata Zudan.

1. Pemprov DKI Jakarta berikan 17 jaringan pengaman sosial

Ilustrasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus (ANTARA/HO-Humas Pemprov DKI)

Zudan mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta memberikan 17 program jaringan pengaman sosial bagi warganya. Program bantuan sosial ini juga jadi salah satu daya pikat.

"Ini orang akan datang kesini, termasuk orang-orang yang sudah keluar dari DKI, punya rumah di Bekasi, di Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, tetapi KTP masih di DKI," katanya.

2. Penduduk punya rumah di luar Jakarta diminta pindah

Dok.Kementerian PUPR

Zudan mengimbau agar penduduk yang sudah mempunyai rumah di luar DKI Jakarta agar segera pindah sesuai tempat tinggal.

"Ayo segera pindah ke Bogor, pindah ke Tangerang, pindah ke Depok karena data real-nya sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," katanya.

3. Pemasaran data agar bansos tepat sasaran

Ilustrasi warga penerima Bansos (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Selain itu, Zudan juga akan melakukan pemadatan data penduduk agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.

"Misalnya yang akan menerima bantuan sosial dari DKI tetapi punya tanah, punya mobil, punya motor, kemudian punya saham, Itu nanti kita akan keluarkan dari penerima bantuan, ini namanya proses pemadatan data," ujar dia menjelaskan.

4. Program pelayanan publik berkaitan dengan basis data

PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono usai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sementara, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, menyebut jika rapat tersebut untuk meminta arahan dalam melakukan akurasi data kependudukan di Jakarta agar mendukung intervensi program yang tepat sasaran.

"Dalam pertemuan ini kami meminta pandangan dan pendapat Dirjen Dukcapil terkait apa yang sudah kami lakukan (pemadanan data dengan BPS, BKKBN, dan Kementerian Koordinator PMK). Pada hari ini telah dimulai proses pemadanan data dukcapil sehingga Pemprov dapat secara akurat dalam perencanaan pembangunan berbasis data kependudikan," ujar Heru.

"Kami berharap kerja sama ini bisa melancarkan segala ikhtiar yang akan kita raih, sehingga program pelayanan publik yang berkaitan dengan basis data kependudukan menjadi tepat sasaran. Intinya, kami berterima kasih kepada Kemendagri yang bisa bersinergi dengan kami di Jakarta," lanjut dia.