Jakarta, IDN Times - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka dialog dengan lebih dari 100 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), bertajuk HAM dalam Pembangunan Nasional: Tantangan dan Arah ke Depan. Acara ini digelar secara hybrid pada Kamis (27/8/2026) di Jakarta.
Acara ini digelar dalam rangka melibatkan lebih dari 100 OMS untuk menyampaikan aspirasi dan kritik mengenai demokrasi, kebebasan sipil, kebebasan beragama, lingkungan, kebudayaan, kesejahteraan, hingga ekonomi.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan, pemerintah tidak ingin forum tersebut sekadar menjadi ruang untuk mendengar masukan tanpa tindak lanjut.
"Forum ini bukan tempat untuk menyampaikan pandangan pemerintah kepada masyarakat. Justru sebaliknya, kami ingin lebih banyak mendengar. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk menyampaikan analisis, kritik, bahkan pandangan yang berbeda. Perbedaan pandangan adalah bagian penting dari proses memperbaiki kebijakan publik," kata dia.
Mugiyanto juga menyebut, partisipasi publik menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional.
Mugiyanto menyatakan, seluruh masukan OMS akan dipetakan dalam Matriks Rekomendasi HAM berdasarkan klaster isu tematik. Dokumen tersebut kemudian dijanjikan menjadi bahan untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Mugiyanto mengatakan, forum konsultasi tersebut direncanakan menjadi kegiatan rutin tahunan agar pemerintah dapat terus menerima masukan dari masyarakat sipil terkait kebijakan yang harus dikerjakan.
"Forum ini kami rencanakan sebagai kegiatan reguler tahunan. Ini kesempatan terbaik bagi kami di pemerintahan untuk mendengar masukan kawan-kawan masyarakat sipil tentang apa yang harus kami lakukan dan bagaimana cara mengerjakannya (how to get things done). Kami ingin memanfaatkan forum ini sebaik-baiknya agar seluruh rekomendasi yang dihasilkan benar-benar terealisasi," ujarnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, KemenHAM berkomitmen mempublikasikan Laporan Umpan Balik Publik atau Public Feedback Report. Laporan itu dijanjikan dibuka dalam waktu 30 hari kerja untuk menjelaskan masukan yang diakomodasi maupun tindak lanjutnya dalam kebijakan publik.
Prinsip partisipasi tersebut, menurut dia, juga diterapkan dalam penyusunan kebijakan strategis, termasuk Revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Peraturan Presiden terkait Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap HAM.