Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Kepala Biro Infohan Kementerian Pertahanan, Brigjen Frega Wenas Inkiriwang. (www.instagram.com/@frega_wenas)

Intinya sih...

  • Kementerian Pertahanan dan TNI beralih ke rapat virtual untuk efisiensi belanja operasional dan non-operasional.
  • Pemangkasan anggaran termasuk selebrasi, seremonial, perjalanan dinas, seminar, pembangunan fasilitas.
  • Patroli dan pembelian alutsista tetap berjalan untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan mengaku sudah mulai melakukan efisiensi belanja operasional dan non-operasional seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah. Salah satunya diterapkan dengan mengubah rapat pimpinan Kemenhan dan TNI ke virtual. 

"Kementerian Pertahanan kemarin sudah menindaklanjuti dan bisa dilihat pada pertengahan Januari ini kami melakukan perubahan metode dalam proses penyelenggaraan rapim Kemhan dengan TNI. Yang tadinya digelar secara fisik lalu dialihkan ke virtual," ujar Kepala Biro Infohan Kementerian Pertahanan, Brigjen Frega Wenas Inkiriwang, ketika dikonfirmasi pada Minggu (2/2/2025). 

Ia mengatakan pos anggaran untuk kegiatan selebrasi, seremonial atau pengarahan personel, akan dikurangi. "Dengan begitu, pos anggaran untuk transportasi dan akomodasi juga dikurangi," tutur dia. 

Selain itu, Kemenhan juga memangkas sejumlah perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak, termasuk rencana pembangunan beberapa fasilitas. "Meeting, seminar yang sekiranya memang tidak terlalu mendesak, termasuk pembangunan gedung yang tidak mendesak, ini juga akan diefisiensi," katanya. 

Meski begitu, ia mengatakan pemangkasan anggaran tidak mengganggu kegiatan prioritas untuk pengamanan kedaulatan Indonesia. 

1. Pembelian sejumlah alutsista tetap berjalan

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali ketika menerima dua kapal yang dibuat galangan kapal Ficantieri Muggiano, Italia. (Dokumentasi TNI AL)

Lebih lanjut, Frega mengatakan patroli dan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) untuk keamanan bisa tetap berjalan. Sebab, hal itu terkait dengan tugas untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

"Bahwa tugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa ini tidak bisa direlaksasi, sehingga mau tidak mau tetap harus jalan. Sehingga yang berhubungan dengan penegakan kedaulatan, kemudian menjaga keutuhan wilayah, maupun keselamatan bangsa, ini tetap dipertahankan untuk operasional,” kata jenderal bintang satu itu. 

Menurutnya, ketika menggerakan kapal laut atau pesawat untuk menjaga perbatasan, hal tersebut membutuhkan biaya. "Nah, ini menjadi salah satu prioritas juga," katanya. 

2. Prabowo terbitkan Inpres pemotongan anggaran hingga menghemat Rp306,69 T

Presiden Prabowo Subianto (kanan) bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersiap memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/)

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden untuk melakukan sejumlah penghematan anggaran hingga mencapai angka Rp306,69 triliun. Sejumlah anggaran yang dibabat mulai dari perjalanan dinas, seminar, hingga dana otonomi khusus daerah. 

Aturan itu tertuang di dalam Inpres nomor I tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Inpres diteken pada 22 Januari 2025 lalu dan langsung berlaku pada hari itu. 

Berikut 7 poin instruksi Prabowo ke kepala daerah dalam Inpres 1/2025:

  • Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion
  • Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen
  • Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional
  • Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur
  • Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya
  • Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga
  • Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b.

3. Prabowo hemat anggaran supaya bisa dukung program pemerintah lainnya

Presiden Prabowo Subianto (IDN Times/Trio Hamdani)

Sementara, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan presiden ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran. Sehingga memerintahkan penghematan dalam APBN 2025.

"Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu," ujar Deni pada 23 Januari 2025 lalu. 

Ia menambahkan penghematan anggaran tersebut untuk mendukung program pemerintah seperti subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Saat ini, katanya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

Editorial Team