Kemenkes Tegaskan Kehadiran Dokter Asing Tak Ambil Lahan Dokter Lokal

08 Jul 2024, 10:57 WIB

Dini Suciatiningrum

Dekan FK Unair, Prof Budi Santoso (tengah). (IDN Times/Khusnul Hasana)

Intinya sih...

Kementerian Kesehatan menyesalkan protes dokter terhadap pemecatan Dekan UNAIR karena menolak rencana mendatangkan dokter asing.
Dokter asing dari Arab Saudi bertugas di RS Adam Malik Medan untuk melakukan operasi jantung kompleks secara gratis.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyesalkan protes para dokter terhadap keputusan Rektor Universitas Airlangga yang memecat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Budi Santoso, karena menyuarakan penolakan rencana mendatangkan dokter asing ke Tanah Air. Mereka kecewa dengan keputusan tersebut.

Juru Bicara Kemenkes RI, Mohammad Syahril, menegaskan, kehadiran dokter asing dari Arab Saudi tidak akan mengambil lahan dokter di Indonesia.

"Kami menyesalkan beberapa rekan sejawat yang memprotes kehadiran dokter Arab Saudi, padahal mereka hadir untuk menyelamatkan nyawa kita, nyawa anak-anak kita semua, bukan untuk mengambil lahan para dokter-dokter ke depan," kata Syahril dalam video yang diterima IDN Times, Senin (8/7/2024).

1. Dokter asing bantu operasi anak di Sumatra Utara

ilustrasi seorang dokter sedang berbicara dengan pasiennya (freepik.com/freepik)

Syahril mengatakan, dokter asing dari Arab Saudi bertugas di RS Adam Malik Medan, Sumatra Utara itu untuk melakukan operasi jantung kompleks sedang maupun berat secara gratis.

"Mereka menyelamatkan 30 anak. Selama ini anak-anak yang memiliki gangguan jantung kompleks selalu dirujuk, dan nunggu antrean di Jakarta sehingga memberatkan orangtua secara finansial," katanya.

2. AIPKI protes pemecatan Budi Santoso usai kritik kebijakan dokter asing

Aksi protes di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga untuk merespons pemecatan Budi Santoso sebagai Dekan FK UNAIR pada 4 Juli 2024. (Dokumentasi Istimewa)

Pemecatan Prof Dr dr Budi Santoso SpOG (K) dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNAIR usai menolak rencana Menteri Kesehatan yang mendatangkan dokter asing menuai kritik dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI).

Dalam keterangan tertulisnya, organisasi yang yang diisi para dekan FK dari seluruh Indonesia ini menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan akademik yang seharusnya dijunjung tinggi di lingkungan pendidikan tinggi. Diketahui, Budi Santoso sendiri merupakan Ketua Umum AIPKI periode 2022-2025.

"Pemberhentian mendadak ini tidak hanya berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga mengganggu kestabilan kelembagaan dan proses akademik di Fakultas Kedokteran UNAIR," ujar para pengurus AIPKI, Minggu (7/7/2024).

"Kami menyerukan agar setiap keputusan strategis yang menyangkut pemimpin akademik mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dan melibatkan proses yang transparan dan partisipatif," ujarnya.

3. POGI kecewa rektor Unair pecat Budi Santoso

Rektor Unair, Prof M Nasih. (IDN Times/Khusnul Hasana)

Gelombang protes juga dilakukan Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) yang kecewa terhadap pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Budi Santoso. Dia aktif menyuarakan penolakan rencana mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

"Kami menyampaikan rasa prihatin dan kekecewaan terhadap keputusan Rektor Universitas Airlangga terkait pemberhentian anggota kami, yaitu Prof Dr dr Budi Santoso, Sp.O.G, Subsp. FER sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga," ujar Ketua Umum PP POGI, Yudi M Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/7/2024).

Yudi menegaskan, jabatan penting yang diemban oleh Budi Santoso mencerminkan dedikasi dan integritasnya dalam mengemban tugas professional.

"Sebagai sebuah organisasi yang mendukung kebebasan akademik, POGI meyakini bahwa setiap anggota berhak untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan saran terhadap setiap kebijakan yang bermanfaat maupun yang berpotensi merugikan masyarakat," ujarnya.

"Kebebasan akademik ini merupakan landasan penting dalam membangun kemajuan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tanah air," imbuhnya.