Kemenkeu Potong Anggaran Kemensos, DPR: Dikira Kemiskinan Berkurang

Salah satu program yang mendapatkan sorotan adalah Rumah Sejahtera Terpadu yang mengalami penurunan target dan anggaran lebih dari 50 persen dibanding 2023. Pada pagu indikatif 2024, RST dianggarkan sebesar Rp32 miliar dengan target 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

"Ini dua kali lipat lebih kecil dibanding tahun 2023 di mana RST dianggarkan diterima oleh 3.250 KPM dengan budget Rp67 miliar," papar Risma.

Anggota Komisi VIII asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis menyayangkan pengurangan anggaran pada program RST. Menurutnya, anggaran RST tidak semestinya dikurangi. 

“Seharusnya ada penambahan, tapi saya gak tau kenapa dikurangi. Kementerian Keuangan mungkin mengira kalau kemiskinan berkurang jadi (anggaran pengentasan kemiskinan) dikurangi. Seperti RST, tadi cukup berat tantangannya, ada ego sektoral di sini. RST ini kalau perlu kita ngotot, karena sangat bagus,” ujarnya saat memberikan tanggapan atas paparan Mensos.

Senada dengan Iskan, Fraksi Partai Golkar merasa prihatin atas turunnya anggaran Kemensos. 

“Kemensos sudah kelihatan di tengah masyarakat, justru masih banyak teman-teman kita yang belum beruntung yang kita bantu. Terhadap RST, kalau bisa jangan dihentikan di 2023, khususnya yang sudah diasesmen,” katanya.

Selain RST, dana penyelenggaraan ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) untuk kelompok rentan turun dari Rp35 miliar menjadi Rp23,5 miliar. Padahal ATENSI digunakan untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah biaya operasional orang sakit, anak korban kekerasan seksual, dan kasus-kasus yang mendesak untuk  penanganan cepat. Diketahui pada 2022, Kemensos merespons 6.627 kasus melalui laporan masyarakat dan media monitoring.

Program lain yang dipotong anggarannya adalah pelatihan dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat. Program ini bahkan tidak mendapatkan anggaran sama sekali pada pagu indikatif pada 2024. 

Kondisi ini cukup disayangkan mengingat pada 2023, Kemensos melalui balai diklat banyak memberikan pelatihan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, seperti pelatihan pengolahan daun kelor bagi kelompok penyandang disabilitas di Maumere NTT, pelatihan membatik dan menjahit untuk perempuan di Papua, dan berbagai pelatihan lain yang dilaksanakan di beberapa lokasi di Indonesia. 

Melihat penurunan anggaran, Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendukung agar Kemensos mendapatkan tambahan anggaran karena tidak ada istilah pengurangan anggaran meskipun angka kemiskinan berkurang.

 “Harusnya (anggaran)  Kemensos ditambah bukan dikurangi. Di zaman bu menteri, peta jalan menuntaskan kemiskinan sudah ketemu melalui kewirausahaan. Maka komitmen negara sejatinya hadir,” kata anggota Komisi VIII Fraksi PAN Yandri Susanto.