Kemenko PMK Ungkap Tantangan Ubah Pandemik COVID-19 jadi Endemik

19 Nov 2021, 16:45 WIB

Ilustrasi virus corona (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Suprapto, mengatakan bahwa penanganan pandemik COVID-19 di Indonesia mengalami kesenjangan.

"Perubahan dari pandemik menjadi endemik tentu tidak bisa langsung, tapi harus lewat epidemik terlebih dahulu. Permasalahannya sekarang itu adalah disparitas," ujar Agus dalam webinar, Jumat (19/11/2021).

"Contoh disparitas antarnegara, disparitas antarzona di dunia, dan itu juga tercermin di disparitas nasional Indonesia. Jadi, kesenjangan antarwilayah terkait cara metode dengan beberapa kegiatan untuk COVID-10 itu mengalami kesenjangan yang luar biasa," sambungnya.

1. Masih ada negara yang belum mendapat vaksin COVID-19

ilustrasi Vaksinasi COVID-19 (IDN Times/Herka Yanis).

Agus mencontohkan, kesenjangan yang bisa dilihat yakni masih ada negara yang belum mendapat vaksin COVID-19. Hal itu terjadi di Benua Afrika.

"Sebagai contoh, ada 600 juta vaksin di dunia, tapi ada beberapa negara di dunia yang belum mendapatkan, di Asia Tengah juga ada yang belum, per April kemarin di Afrika masih ada 10 negara yang belum mendapatkan," katanya.

2. Kesenjangan yang terjadi di Indonesia

Ilustrasi corona. IDN Times/Mardya Shakti

Agus mengatakan, untuk kesenjangan vaksinasi juga terjadi antarprovinsi di Indonesia. Misalnya, Jakarta per hari ini sudah 133,81 persen pada dosis pertama, sedangkan Papua masih di angka 25,32 persen.

"Kesenjangan ini juga terjadi di dalam provinsi itu sendiri," katanya.

3. Solusi yang harus dilakukan

Ilustrasi Virus Corona. (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut, Agus kemudian menyampaikan sejumlah solusi. Berikut solusinya:

1. Perbaiki sarana/kualitas layanan kesehatan (kapasitas dan tenaga ahli).
2. Perbaki kemampuan/perilaku masyarakat.
3. Tingkatkan kemampuan surveilans dengan menyertakan masyarakat.
4. Tingkatkan vaksinasi.
5. Riset, industri, dan sosial.
6. Tata kelola koordinasi yang adaptif.
7. Disiplin PPKM sesuai level.