5 Tahun Berturut-turut, Kemnaker Sukses Pertahankan Opini WTP dari BPK

15 Sep 2021, 19:00 WIB

Ilustrasi gedung perkantoran/Unsplash.com

Jakarta, IDN Times - Kementerian Ketenagakerjaan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksanaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 dari BPK RI. Dengan capaian ini, Kemnaker berhasil mempertahankan Opini WTP selama lima tahun berturut-berturut.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pegawai Kementerian Ketenagakerjaan yang telah bekerja keras menyajikan sebuah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Capaian ini adalah buah kerja keras kita bersama,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada Rabu (15/9).

1. Kemnaker bertekad mempertahankan Opini WTP dari BPK

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi membuka Workshop (lokakarya) Pengembangan Indeks Produktivitas Tenaga Kerja secara virtual, pada Selasa (7/9/2021). (Dok. Kemnaker)

Sejak pertama kali meraih Opini WTP atas laporan keuangan 2016, secara berturut-turut Kemnaker meraih Opini WTP atas laporan keuangan 2017, 2018, 2019, dan terakhir 2020. Kemnaker pun bertekad mempertahankan capaian ini di tahun-tahun berikutnya.

“Capaian ini akan memacu kita semua untuk bekerja lebih keras lagi, karena memang mempertahankan itu biasanya lebih susah daripada meraih,” kata Sekjen Anwar.

2. Amanat Menaker Ida

Menaker Ida Fauziyah. (Dok. Kemnaker)

Inspektur Jenderal Kemnaker, Estiarty Haryani, mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengamanatkan seluruh jajaran Kemnaker agar Opini WTP tersebut terus dipertahankan. Mengingat, opini dari BPK tersebut adalah cerminan tanggung jawab dan akuntabilitas Kemnaker dalam mengelola keuangan negara. Dengan begitu, adanya penilaian terhadap laporan keuangan harus dijadikan pemicu seluruh jajaran Kemnaker untuk bekerja sebaik mungkin.

Esty menjelaskan, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah untuk mempertahankan Opini WTP dari BPK. Pertama, mengonsolidasi internal Kemnaker untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

“Seluruh unit eselon I mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bisa meyakini tata kelola keuangannya baik dan akuntabel,” jelas Esty.

Kedua, memperkuat pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. “Dan secara periodically itu juga dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal implementasi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan,” katanya.

3. Jajaran Kemnaker diingatkan untuk memperkuat komitmen

Inspektur Jenderal Kemnaker, Estiarty Haryani. (Dok. Kemnaker)

Esty juga mengingatkan seluruh jajaran Kemnaker untuk memperkuat komitmen mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya, serta dengan sigap melakukan perbaikan-perbaikan atas rekomendasi dari BPK.

“Dan sekarang sudah masuk ke semester kedua. Untuk itu, kita harus meyakini tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2021 pun bisa kita sajikan di dalam laporan keuangan yang nanti di awal tahun 2022 akan diperiksa oleh BPK, sehingga opininya pun bisa kita pertahankan Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya. (WEB)