Kenapa di Jakarta Tidak Ada Pemutihan Pajak Kendaraan?

28 Apr 2025, 18:00 WIB

Irfan Fathurohman

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung ketika berkunjung ke kantor IDN Media HQ. (IDN Times/Fauzan)

Intinya sih...

Gubernur DKI Jakarta menegaskan tak akan memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya.
Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan masyarakat yang membutuhkan, seperti pemutihan biaya pendidikan hingga penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah dan apartemen dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tertentu.
Mayoritas penunggak pajak kendaraan bermotor di Jakarta adalah pemilik mobil lebih dari satu, dinilai tidak layak untuk mendapatkan keringanan atau pemutihan pajak.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan, tak akan memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya. Ia bakal mengejar para penunggak pajak kendaraan bermotor di Jakarta.

Kenapa di Jakarta tidak ada pemutihan pajak kendaraan? Alasannya, Pramono mengatakan, para penunggak telah menikmati berbagai fasilitas dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah tanpa memenuhi kewajiban membayar pajak.

"Mereka sudah mendapatkan fasilitas jalan, jembatan, dan berbagai kemudahan lainnya. Masa tidak mau bayar pajak?" ujar Pramono di Jakarta, Minggu (27/4/2025).

1. Pemprov DKI memprioritaskan masyarakat yang membutuhkan

Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (23/4/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Politikus senior PDIP itu menyatakan, Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan masyarakat yang membutuhkan, seperti pemutihan biaya pendidikan hingga penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah dan apartemen dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tertentu.

“Pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak termasuk dalam kategori bantuan yang tepat sasaran,” ujarnya.

2. Penunggak pajak didominasi pemilik mobil kedua dan seterusnya

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno saat meninjau TransJakarta gratis Hari Kartini, Senin (21/4/2025). (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Ia menjelaskan, mayoritas penunggak pajak kendaraan bermotor di Jakarta adalah pemilik kendaraan roda empat yang memiliki mobil kedua, ketiga, atau bahkan lebih.

“Dengan kepemilikan aset yang lebih dari satu, kelompok ini dinilai tidak layak untuk mendapatkan keringanan atau pemutihan pajak. Sebaliknya, mereka justru memiliki kemampuan finansial untuk membayar kewajiban mereka kepada negara,” kata Pramono.

3. Pemprov DKI bakal kejar penunggak pajak

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno saat meninjau TransJakarta gratis Hari Kartini, Senin (21/4/2025). (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil tindakan tegas untuk mengejar para pengemplang pajak kendaraan bermotor.

Selain karena dinilai tidak layak untuk dibantu, para penunggak juga telah menikmati berbagai fasilitas publik yang pembangunannya sebagian besar didanai oleh pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang patuh.

"Bagi yang punya mobil dan tidak mau membayar pajak, saya tidak akan memberikan pemutihan. Saya akan kejar mereka," jelasnya.