Bogor, IDN Times - Hari ini, Minggu (7/2/2021), merupakan hari kedua penerapan sistem ganjil genap yang berlaku di seluruh jalan di Kota Bogor, Jawa Barat. Aturan ini untuk mencegah penularan COVID-19 atau virus corona.
Berbeda dengan hari sebelumnya, Sabtu, 6 Februari 2021, hari ini kendaraan dengan nomor plat paling belakang genap, dilarang masuk Kota Bogor.
Penerapan sistem ganjil genap di Kota Bogor tidak berbeda dengan penerapan ganjil genap yang diberlakukan di Jakarta beberapa waktu lalu. Masyarakat tinggal menyesuaikan nomor kendaraan yang paling belakang dengan tanggal hari ini.
Kemarin, Sabtu, 6 Februari 2021 tanggal genap sehingga kendaraan plat nomor ganjil tidak boleh masuk Kota Bogor, sebaliknya sekarang Minggu (7/2/2021) tanggal ganjil, sehingga kendaraan dengan plat nomor genap tidak boleh masuk Kota Hujan. Aturan ini berlaku pada sepeda motor maupun mobil.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengklaim kebijakan ganjil genap di wilayahnya telah berhasil, dan keberhasilan mengurangi kendaraan yang masuk ke Kota Bogor mencapai 50 persen.
"Kita lihat berhasil 40-50 persen kendaraan yang masuk berkurang," kata dia.
Menurut Bima, salah satu indikasinya adalah dari jumlah mobil yang masuk melalui Tol Jagorawi. "Titik yang padat mulai cair di seluruh Kota Bogor, terutama di pusat kota," kata dia.
Lebih dari 5 ribu kendaraan diputar arah pada hari pertama penerapan aturan ganjil genap di Kota Bogor, Jawa Barat. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, total ada 5.182 kendaraan yang diminta berputar kembali ke asal daerahnya.
"Jumlah total kendaraan yang diputar R4 (roda empat) 2.336 kendaraan, R2 (roda dua) 2.856 kendaraan (total 5.182)," ujar Susatyo melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 6 Februari 2021.
Susatyo menjelaskan data tersebut tercatat dari pukul 08.00 hingga 19.00 WIB. Ada sejumlah titik yang menjadi lokasi check point dari penerapan aturan ganjil genap.
"Jadi ganjil-genap bukan terkait kemacetan lalu lintas, tapi terkait protokol kesehatan, sehingga sanksinya bukan tilang, tapi pelanggaran prokes dari perwali (Peraturan Wali Kota)," ujar dia.