Perpres tentang tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) sudah selesai
Terdapat sanksi bagi dapur MBG atau SPPG yang melanggar SOP, dengan 106 SPPG dihentikan operasionalnya
Prabowo meminta BGN tidak terlalu mengejar target penerima program MBG, namun pelaksanaannya harus baik dan tanpa kekurangan
Presiden Prabowo menyebut kasus keracunan masih rendah, dengan hanya sekitar 8 ribu porsi dari 1,4 miliar yang mengalami keracunan
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) sudah selesai. Menurutnya, Perpres tersebut tinggal dibagikan.
"Sudah, tinggal beres, tinggal dibagikan," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dadan mengatakan, pada Perpres itu, tertuang sanksi yang bisa diberikan kepada dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), apabila melanggar standar operasional prosedur (SOP).
"Ada (sanksi) pasti. Sekarang juga tanpa Perpres sudah ada (sanksi)," ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Dadan mengatakan, sanksi yang diberikan adalah administratif, yakni penutupan SPPG. Saat ini, kata dadan, ada 106 SPPG yang dihentikan.
"Kan menghentikan operasional. Sekarang itu ada 106 yang dihentikan operasionalnya, baru 12 yang kami rilis lagi," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN), tak "ngoyo" dalam mengejar target penerima program makan bergizi nasional (MBG). Menurutnya, saat ini ada 36,7 juta orang penerima MBG.
"Hari ini program MBG sudah sampai pada tahap 12.508 SPPG ataupun unit dapur terpusat sudah mencapai 12.508. dari target kita 32.000 dan artinya hari ini sudah 1.410.000.000 (1 M 400 juta porsi) MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 januari 2025. Hari ini ada 36,7 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang sudah menerima MBG," ujar Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Prabowo meminta program MBG berjalan dengan baik. Sehingga, pelaksanaannya dilakukan tanpa kekurangan.
"Tapi saya sampaikan jangan paksakan, ojo ngoyo, yang penting baik pelaksanaannya," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mengomentari terkait ada sejumlah kasus keracunan. Menurutnya, ada 8 ribu porsi yang menjadi penyebab penerimanya keracunan.
" 36,7 juta ini bukan tanpa kekurangan. Ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut, tetapi kalau diambil statistik 8.000 dari 1,4 miliar masih dalam koridor error yang manusiawi," kata dia.
"Kalau tidak salah, kekurangannya adalah katakanlah angka yang sakit itu adalah mungkin sekitar 0,0007 yang berarti 99,99 persen berhasil," imbuhnya.