Jakarta, IDN Times - Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, menegaskan tidak ada jaminan 173 kepala daerah yang diangkat akan bersikap netral atau adil dalam Pemilu 2024, baik Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024, maupun Pilkada di bulan November 2024.
"Adil itu harus dimulai dari pikiran, dari diri sendiri. Lebih terhormat jadi abdi rakyat daripada jadi sekedar penjaga keluarga tertentu," ujar Gilbert dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023).
Gilbert mengatakan rakyat sepatutnya betul-betul jadi penentu kemenangan dan berdaulat penuh. Ini akan terwujud bilamana rakyat ikut aktif mengawasi para Pj Kepala Daerah yang diangkat oleh Presiden, yang anaknya ikut kontestasi dalam pasangan Capres-Cawapres.
"Para Pj Kepala Daerah, terutama Pj Gubernur DKI karena lebih dekat ke Presiden, lebih baik diwaspadai hingga nanti terbukti tidak (dekat)," ujarnya.
Presiden Joko "Joko" Widodo sempat mengumpulkan penjabat (Pj) kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta semua Pj kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk netral di Pemilu 2024.
Jokowi kemudian mengancam akan mencopot Pj kepala daerah yang tidak netral.
"Bapak, ibu semuanya dievaluasi kan setiap tiga bulan, yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi saya harian, begitu," ujar Jokowi dalam acara Pengarahan Presiden Kepada Para Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2023, Senin (30/10/2023).
Mendengar hal itu, semua Pj kepala daerah bertepuk tangan. Jokowi kemudian meminta Pj kepala daerah tak bertepuk tangan.
"Jangan tepuk tangan. Saya evaluasi harian itu hati-hati lho, begitu. Bapak, ibu semuanya miring-miring saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Itu tadi yang saya sampaikan, tolong, saya gak minta banyak-banyak, tolong diikuti," ucap dia.