Jakarta, IDN Times - Indopol melakukan survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko "Jokowi" Widodo pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Hasilnya, kepuasan publik menurun.
Indopol melakukan survei pada 6-12 November 2023 dengan melibatkan 1.250 responden. Margin of error dalam survei sekitar 2,85 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistyanto menyampaikan kepuasan kinerja Jokowi-Ma'ruf menurun berdasarkan hasil survei Indopol. Publik tak puas dengan urusan pembukaan lapangan kerja yang persentasenya 49,76 persen. Kemudian terkait penanganan pengangguran dan kemiskinan, hasil persentasenya 49,44 persen.
“Pasca keputusan MK nomor 90 dan sidang etik oleh MKMK terkait dugaan pelanggaran Etik Ketua Hakim MK terkait putusan syarat pendaftaran capres-cawapres memperparah kondisi buruknya penegakan dan penyelenggara hukum di Indonesia," ujar Ratno dalam keterangannya, dikutip Selasa (28/11/2023).
Menurutnya, publik menyatakan 51,45 persen menyatakan tidak setuju dengan putusan MK. Kemudian 19,92 persen menyatakan tidak setuju.
“Alasan publik tidak setuju karena keputusan MK tersebut penuh dengan unsur politis karena memberikan karpet merah anak presiden,” ucap dia.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti terkait penanganan korupsi. Hasilnya, terjadi penurunan kepuasan 7,2 persen sejak Juni 2023, dari 60,48 persen menjadi 53,3 persen.
“Begitu pula dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami tren menurun sejak Juni 2023 sebesar 6,29 persen (dari 74,11 persen menjadi 67,82 persen),” kata Ratno.
Ratno menyampaikan, Ganjar-Mahfud merupakan pasangan capres-cawapres yang dianggap pas melakukan reformasi hukum.
“Dalam paslon (capres-cawapres) ini ada faktor Mahfud yang punya pengalaman panjang dalam dunia hukum dan terakhir sebagai Menko Polhukam dia membentuk tim reformasi hukum di Kemenko Polhukam,” kata dia.