Kepuasan Publik Prabowo Turun ke 59,75 Persen, Ekonomi Disorot

Survei Indopol juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat berada di angka 49,02 persen. Angka tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat belum mencapai separuh populasi.

Sementara itu, penilaian terhadap kinerja pemerintah pusat secara keseluruhan relatif berimbang. Sebanyak 51,06 persen responden memberikan penilaian positif, sedangkan 48,95 persen lainnya memberikan penilaian negatif.

Tipisnya selisih antara penilaian positif dan negatif dinilai menjadi indikator bahwa legitimasi sosial pemerintah mulai menghadapi tekanan.

"Selisih hanya sekitar 2 poin ini menunjukkan betapa tipisnya legitimasi yang dimiliki pemerintah saat ini," beber Ratno.

Kondisi tersebut juga memperlihatkan mulai terjadinya pembelahan pandangan publik terhadap arah kebijakan pemerintah dalam berbagai sektor.

Faktor ekonomi menjadi alasan terbesar di balik penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

Sebanyak 34,14 persen responden yang menyatakan tidak puas menilai harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya terkendali.

Selain itu, 37,48 persen responden mengaku kondisi ekonomi rumah tangga mereka lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.

Masalah ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Sebanyak 15,76 persen responden menyoroti terbatasnya lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan usia produktif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa isu daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan kondisi ekonomi keluarga masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Selain faktor ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian publik. Survei mencatat 74,96 persen responden mengetahui pelemahan rupiah terhadap dolar AS, dan 48,86 persen di antaranya mengaku merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, isu politik hukum turut memperkuat ketidakpuasan publik, mulai dari kekhawatiran terhadap menguatnya militerisme, isu kebebasan sipil, hingga penilaian terhadap pemberantasan korupsi yang dinilai belum optimal.

Polarisasi dukungan juga terlihat semakin tajam. Kelompok berpendidikan sarjana ke atas tercatat memiliki tingkat ketidakpuasan 40,7 persen, sementara generasi muda seperti Gen Z dan Milenial cenderung lebih kritis. Di DKI Jakarta, yang kerap menjadi barometer politik nasional, tingkat kepuasan hanya mencapai 42,5 persen dengan 35 persen responden menyatakan sangat tidak puas.

“Dengan modal legitimasi yang setipis ini, pemerintahan Prabowo–Gibran memasuki tahun ketiga dalam kondisi yang jauh dari nyaman. Jika tidak ada terobosan kebijakan yang benar-benar dirasakan publik dalam waktu dekat, tren penurunan approval ini berpotensi terus berlanjut dan semakin sulit dibalik,” imbuh Ratno.

Adapun survei ini digelar terhadap 1.230 responden di 38 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dengan bantuan wawancara oleh surveyor kepada responden terpilih secara acak. Untuk menjaga kualitas data, dilakukan quality control berlapis melalui spot check, call back responden, monitoring, dan dokumentasi foto GPS.

Selain faktor ekonomi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah turut memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.

Survei mencatat sebanyak 74,96 persen responden mengetahui pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, 48,86 persen mengaku merasakan dampaknya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, isu politik dan hukum juga ikut membentuk persepsi publik. Sejumlah responden menyoroti kekhawatiran terhadap menguatnya militerisme, kondisi kebebasan sipil, serta efektivitas pemberantasan korupsi yang dinilai belum optimal.

Polarisasi juga terlihat pada kelompok masyarakat tertentu. Responden dengan tingkat pendidikan sarjana ke atas tercatat memiliki tingkat ketidakpuasan mencapai 40,7 persen. Sementara itu, kelompok Gen Z dan Milenial cenderung menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Di DKI Jakarta yang kerap menjadi barometer politik nasional, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah hanya mencapai 42,5 persen. Sebanyak 35 persen responden bahkan menyatakan sangat tidak puas.

“Dengan modal legitimasi yang setipis ini, pemerintahan Prabowo–Gibran memasuki tahun ketiga dalam kondisi yang jauh dari nyaman. Jika tidak ada terobosan kebijakan yang benar-benar dirasakan publik dalam waktu dekat, tren penurunan approval ini berpotensi terus berlanjut dan semakin sulit dibalik,” kata Ratno.

Survei Indopol dilakukan pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026 terhadap 1.230 responden yang tersebar di 38 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner terstruktur. Indopol menyebut proses quality control dilakukan melalui spot check, call back responden, monitoring lapangan, serta dokumentasi GPS untuk menjaga akurasi hasil survei.