Kesetaraan Gender di RI Rendah, MPR Dorong Pengesahan RUU PKS

05 Agu 2021, 09:33 WIB

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat (ANTARA/Evarukdijati)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan berbagai upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Lestari pun menilai pemahaman kesetaraan gender di Indonesia masih rendah.

"Pemahaman kesetaraan gender di masyarakat Indonesia terbilang rendah. Hal itu diindikasikan dengan berlarut-larutnya proses pembahasan RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual), yang salah satu soal yang dipertentangkan adalah permasalahan gender," kata Lestari Moerdijat atau Rerie, dalam keterangannya, dikutip di laman resmi fraksi Nasdem, Kamis (5/8/2021).

Lestari mengatakan ini saat membuka diskusi daring dengan tema 'Kesetaraan Gender Sebagai Bagian dari Cita-Cita Pembangunan Berkelanjutan', yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.

1. Kesetaraan gender bisa ditingkatkan dengan UU PKS

Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)

Dia menjelaskan pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender sangat mempengaruhi sikap sejumlah pihak terhadap RUU PKS. Upaya untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender, lanjutnya, dapat diwujudkan lewat pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDGs).

SDGs, lanjutnya, merupakan sebuah peta jalan bangsa-bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di dunia dan Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk menjalankannya.

Rerie pun ingin agar pemerintah Indonesia bisa meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender. Dia mengatakan butuh komitmen yang kuat dari pemerintah agar kesetaraan gender meningkat.

"Semua pihak tanpa melihat sekat partai politik, golongan dan agama, untuk bahu membahu lewat gerakan peningkatan pemahaman kesetaraan gender di masyarakat dan mendorong segera lahir UU PKS, untuk melindungi bangsa ini dari ancaman kekerasan seksual yang terus meningkat di tanah air," ucapnya.

2. Pakar nilai perlindungan kekerasan seksual bisa diberikan dengan melihat 3 aspek

Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Mardya Shakti)

Pada diskusi virtual itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Pattimura, Ambon, Elsa R M Toule mengatakan mekanisme perlindungan terhadap kekerasan seksual bisa diberikan dalam berbagai upaya yaitu dengan preemtif, preventif dan represif.

Elsa menjelaskan upaya preemtif bertujuan untuk meminimalisir faktor kriminogen. Terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, kata Elsa, didorong oleh faktor sosio-budaya yang belum memahami kesetaraan gender dan penegakan hukum yang belum memadai.

Selain itu, lanjutnya, faktor pemicu kriminogen adalah kemiskinan, pengangguran, tayangan di media massa, dan faktor pelestari kekerasan seksual terhadap perempuan adalah ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan.

Elsa melanjutkan upaya preventif bisa melalui aturan perundangan-undangan untuk melindungi warga negara dari ancaman kekerasan seksual. "Sementara upaya represif lewat hukuman pidana," ucap Elsa.

3. KPI ungkap berusaha menyajikan program siaran tanpa diskriminasi kepada perempuan

Default Image IDN

Komisioner KPI, Mimah Susanti, mengatakan pihaknya selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan terhadap perempuan Indonesia dengan selalu menyajikan program siaran tanpa diskriminasi.

"Saat ini KPI menghadapi tantangan agar industri penyiaran di Indonesia dapat terus memberikan tayangan yang lebih baik, di tengah meningkat pesatnya tayangan-tayangan di media sosial," kata Mimah.

Ketua Pusat Penelitian Gender UMM, Sugiarti menambahkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di tengah masyarakat harus dilakukan secara bertahap. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, jelas Sugiarti, dapat direalisasikan secara kolaboratif dan sinergis dengan berbagai pihak, sehingga berbagai upaya pencapaian sejumlah target di dalamnya, dapat berlanjut.

"Kesetaraan gender bisa diwujudkan bila pengarusutamaan gender diterapkan di setiap lini pembangunan," kata dia.