Ketua DPRD DKI dan ADPSI Akan Hadap Mendagri Bahas Tunjangan

Dia menerangkan peraturan terkait tunjangan pimpinan dan anggota DPRD merupakan aturan yang berlaku secara umum dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apalagi, lanjut Aga, besaran tunjangan untuk DPRD tiap daerah berbeda.

"Karena ini kan peraturannya berlaku umum. Yang tertinggi itu kan bukan di DKI, tertinggi itu kan pertama di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sampai Rp79 juta, kita Rp78 juta," katanya.

Terkait keputusan fraksi yang sepakat dievaluasi bahkan turun, Aga menegaskan keputusan tersebut tidak bisa dilakukan serta merta karena ada aturan yang mengikat.

"Sebenarnya enggak bisa langsung serta merta ya. Harus ada peraturan yang mengikat juga ya, biar nggak salah ya. Karena kan selama ini tunjangan perumahan aturannya sudah ada," katanya.

Berdasarkan slip gaji bulan Juli 2025 yang dipublikasikan Wakil Ketua DPRD DKI, Ima Mahdiah total penerimaan bruto anggota dewan mencapai Rp106,5 juta per bulan. Setelah potongan pajak dan kewajiban partai politik, gaji bersih atau take-home pay yang diterima hanya sekitar Rp60,4 juta.

Berikut rincian Penerimaan Tetap (Slip Bulanan)

Uang representasi: Rp2,4 juta

Uang paket: Rp240 ribu

Tunjangan jabatan: Rp3,48 juta

Tunjangan beras: Rp150 ribu

Tunjangan Badan Musyawarah: Rp217.500

Tunjangan Badan Anggaran: Rp217.500

Tunjangan perumahan: Rp70,4 juta (anggota) – Rp78,8 juta (pimpinan)

Tunjangan komunikasi intensif: Rp21 juta

Total bruto: Rp106,5 juta

Rincian Potongan

Pajak penghasilan (PPh 21): Rp23,9 juta

Setoran ke fraksi: Rp4 juta

Iuran ke DPP partai: Rp8 juta

Iuran ke DPD/DPW: Rp10 juta

BPJS: Rp120 ribu

Total potongan: Rp46 juta lebih

Dengan potongan tersebut, gaji bersih Ima tercatat Rp60,4 juta per bulan.

Selain penerimaan tetap di atas, anggota DPRD DKI juga berhak atas tunjangan periodik atau berbasis kegiatan, di antaranya:

Tunjangan reses: kurang lebih Rp22,8 juta per kegiatan, cair 3 kali setahun (dirata-rata sekitar Rp5,7 juta per bulan).

Tunjangan transportasi: sekitar Rp21,5 juta per bulan untuk anggota.

Kompensasi rapat alat kelengkapan dewan: bisa mencapai Rp7sampai 10 juta per bulan, tergantung kehadiran rapat.

Tunjangan operasional pimpinan DPRD: berkisar Rp9,6 sampai 18 juta per bulan (khusus ketua dan wakil ketua).

Jika komponen variabel ini ikut dihitung, maka total pendapatan seorang anggota DPRD DKI dapat menembus Rp130–139 juta per bulan