Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengatakan kapal induk Ship Giuseppe Garibaldi hasil hibah pemerintah Italia bukan untuk kebutuhan perang, melainkan digunakan untuk menjaga wilayah perbatasan di Indonesia. Kendati, ia mengatakan, kehadiran kapal induk yang diprediksi akan bersandar di Indonesia pada 20 September 2026 itu patut dibanggakan.
"Yang jelas ini tentu bukan misi untuk perang. Kalau anu ya mana dikasih. Ya lebih mungkin untuk jaga perbatasan di luar dan untuk momen-momen tertentu, helikopter mendarat di sana. Ya kita juga bangga punya seperti ini. Komisi I berterima kasih kepada pemerintah Italia," kata Utut di Gedung DPR RI, Senin (20/7/2026).
Utut mengatakan, salah satu kekurangan kapal tersebut adalah usianya yang telah mencapai 40 tahun. Ia pun mendorong agar para pelaut di Indonesia bisa belajar terkait pengembangan teknologi kapal di masa mendatang.
"Jadi hibah ini kalau hemat saya, sekali lagi, negara lain mau membantu, kita harapkan kita dapat know-how-nya, dapat teknologinya. Ke depan, penelitian-penelitian kita harus lebih untuk yang bisa digunakan di lapangan," kata politikus PDIP itu.
Sementara, Dirjen Kuathan Kemhan Marsda Hendrikus Haris Haryanto mengatakan, kapal induk tersebut akan bersandar di laut Indonesia pada 20 September 2026. Adapun, saat ini proses penerimaan kapal induk tersebut telah mencapai 76 persen.
Menurut Haris, berdasarkan aspek kapasitas aviasi (aviation capability), kapal induk tersebut bisa dipakai untuk helikopter maupun pesawat yang mempunyai kemampuan short take-off maupun vertical landing, dengan kapasitas crew sebanyak 550 personel.
"Kapal ini juga mempunyai peran, multiperan sebagai kapal kudar, kemudian sebagai power projection untuk berbagai misi-misi perang," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin.
Selain itu, Haris mengatakan, penerimaan hibah ini sekaligus untuk mendukung komitmen efisiensi bagi negara, karena dapat mempersingkat waktu pengadaan, tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengadaan, serta memperkuat pertahanan maritim maupun berbagai operasi kemanusiaan.
"Nilai tambah lain bagi negara secara strategis bahwa peningkatan kehadiran negara di wilayah laut rawan penyelundupan, perompakan, pencurian kekayaan alam, maupun penyusupan oleh kapal asing, melaksanakan operasi kemanusiaan, kemudian juga meningkatkan kemampuan TNI AL dalam pelaksanaan tugas di wilayah laut NKRI," kata dia di rapat.