KPK menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka kasus suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan bersama dua direktur perusahaan terkait proyek daerah.
Lalu Ahmad Zaini diduga menerima fee Rp10,8 miliar dari proyek senilai Rp17,9 miliar serta suap Rp1,6 miliar berupa uang tunai, mobil mewah, barang branded, hingga sapi kurban.
Penyidik KPK menelusuri aliran dana yang digunakan untuk pembelian aset tanah dan penempatan uang di rumah sakit dengan modus pembelian saham atau operasional bupati.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan di Pemkab Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Lalu Ahmad Zaini ditetapkan sebagai tersangka bersama dua pihak lainnya yakni Sudirman selaku Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat dan Alvonsus Gani selaku Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument.

Dalam perkara konflik kepentingan, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu diduga memenangkan Sudirman untuk mengerjakan 7 proyek di Kabupaten Lombok Barat senilai total Rp17,9 miliar. Namun, pengerjaan proyek tersebut di-subkontrakan ke CV lain.

Selain itu, Sudirman melalui CV Dyas Karya Konstruksi diduga menerima sejumlah uang, di antaranya terkait pengadaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat senilai Rp31,1 miliar. Lalu Ahmad Zaini diduga menerima aliran Rp10,8 miliar.

"Dari uang-uang yang diterima sejumlah Rp31,7 miliar oleh SUD melalui CV DKK diantaranya dialirkan kepada LAZ selaku bupati sebesar Rp10,8 miliar," jelas Plt Direktur Penyidikan Achmad Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).

Lalu Ahmad Zaini juga diduga menerima suap dalam berbagai bentuk senilai total Rp1,6 miliar dari Alvonsus Gani selaku Dirut PT Meconel Sistim Instument. PT MSI merupakan vendor PT AMGM yang merupakan perusahaan air minum daerah di Lombok Barat.

"Di mana pada periode 2024-2026 PT MSI melalui SUD atas perintah LAZ mendapat sejumlah proyek terkait tata kelola air bersih di Kabupaten Lombok Barat senilai Rp27,1 miliar," ujarnya.

Suap senilai Rp1,6 miliar yang diterima Lalu Ahmad Zaini terdiri dari satu Toyota Alphard Rp1,2 miliar, satu pasang sepatu Hermes Rp19 juta, akomodasi perjalanan Lombok-Jakarta, uang tunai sekitar Rp380 juta, ponsel iPhone 17 Pro Rp26 juta, hingga sapi kurban Rp17 juta.

Selain itu, Lalu Ahmad Zaini diduga pernah meminta pengumpulan uang menjelang lebaran sekitar Rp500-750 juta. Ia juga meminta Kepala Dinas PUPRPKP Lalu Ratnawi untuk mengumpulkan fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum untuk kepentingan bupati.

Sementara itu, Sudirman diduga menerima Rp250 juta pada Maret 2026 dan Rp 100 juta pada April 2026.

"Dari uang-uang yang diterima LAZ diduga banyak digunakan untuk pembelian aset dalam bentuk tanah. Selain itu LAZ dan SUD juga diduga menempatkan uang sejumlah Rp2,25 miliar di RS SSM (Rumah Sakit Sisa Sentra Medika) dengan modus pembelian saham ataupun uang operasional bupati," ujarnya.

"Penyidik masih akan terus mendalami aliran dan sumber dana, serta keterlibatan para pihak dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut," lanjutnya.

Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman disangka telah melanggar Pasal 12 huruf i serta Pasal 12 huruf a atau huruf b dan atau Pasal 12B UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alvonsus disangka telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.