Jakarta, IDN Times - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango berharap rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang besok akan dilantik tak mengintervensi kerja aparat penegak hukum. Menurutnya, itu adalah hal yang penting.
“Upaya tanpa intervensi ini sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas lembaga penegak hukum, serta menjamin supremasi hukum yang adil dan transparan,” ujar Nawawi dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).
Nawawi juga menyinggung visi dan misi yang disampaikan Prabowo-Gibran. Dalam salah satu visi itu disebutkan bawah mereka bertekad memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
Nawawi berharap agar reformasi hukum yang dijanjikan dapat diwujudkan secara nyata, terutama dalam memperkuat institusi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Di saat yang sama, KPK juga akan melanjutkan tugas dan fungsinya yang tak semata mengedepankan penindakan, namun juga pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
“Dengan menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK siap untuk bekerja sama secara erat dalam pencegahan melalui edukasi antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, serta meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan publik,” ujar Nawawi.
Nawawi mengatakan, KPK mendukung upaya pemerintah dalam membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional. Integrasi sektor perhubungan, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pedesaan diyakini tidak hanya mendorong kemudahan berusaha, tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya produksi dan pengelolaan sumber daya publik.
"KPK berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam memastikan pemberantasan korupsi berjalan seimbang, baik melalui upaya penindakan untuk menghilangkan keuntungan pada pelaku, maupun pemulihan kerugian keuangan negara," ujarnya.
Prabowo-Gibran rencananya akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu, 20 Oktober 2024. Pelantikan berlangsung di Kompleks Parlemen MPR/DPR pada pukul 10.00 WIB.