Ketua KPU: Pilkada Ulang Direncanakan September 2025

Sebelumnya, dalam Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Selasa, 10 September 2024, menyepakati Pilkada ulang digelar pada 2025 bila kotak kosong menang melawan calon tunggal.

“Daerah dengan Pilkada hanya terdiri dari satu pasangan calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, kami menyetujui Pilkada diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Selanjutnya, RDP memutuskan Komisi II DPR RI akan membahas lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI mengenai Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada dengan satu pasangan calon pada rapat kerja dan RDP yang akan datang.

“Nanti kita lanjutkan tanggal 27 September untuk draf PKPU-nya,” kata Doli, sebelum menutup RDP Komisi II tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Afifuddin juga mengungkapkan tahap kedua pendistribusian logistik pemilu yang akan digunakan dalam Pilkada 2024 sudah mencapai 98,63 persen.

"Secara keseluruhan semua produksi itu sudah 98,63 persen dan pengirimannya sudah 84 persen. Ini untuk yang produksi tahap kedua ya," kata dia.

Afifuddin menjelaskan kebutuhan 1 juta bilik suara sudah 100 persen terdistribusi. Hal ini diikuti proses penerimaan di setiap daerah yang juga sudah 100 persen.

Kemudian, pengadaan dan penerimaan kebutuhan 5 juta kabel tis juga sudah 100 persen. Pengadaan tinta dan pengiriman sudah 100 persen terlaksana.

Selanjutnya soal kotak suara, pengadaan dan pengiriman sudah 100 persen terlaksana. Pengadaan segel tercapai 100 persen, namun pengirimannya baru mencapai 99,8 persen.

Lalu, surat suara gubernur dan wakil gubernur sudah diproduksi 100 persen, diikuti pengiriman dan penerimaan yang berkisar 97 persen.

Sementara, surat suara untuk pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sudah mencapai 99,19 persen pengadaannya, dan pengiriman sudah 99 persen.

"Daftar pasangan calon itu sudah mencapai 92 persen, pengiriman baru 77 persen," ujar Afifuddin.

Pengadaan alat bantu tunanetra mencapai 97 persen, dan pengirimannya sudah 70 persen.

"Sampul dan seterusnya itu sudah 100 persen, formulir juga sudah demikian di atas 90 persen," jelas Afifuddin.

Diketahui, Pilkada Serentak 2024 akan diikuti 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Afifuddin juga mengungkapkan Jawa Tengah menjadi titik rawan Pilkada Serentak 2024, karena terjadinya persaingan ketat antara pasangan calon.

"Sebagaimana rapat koordinasi terakhir kemarin, misalnya ada kerawanan yang berkaitan dengan persaingan kandidat yang sangat ketat. Misalnya, Jawa Tengah dianggap meriah," kata dia.

Diketahui, Pilkada Jawa Tengah diikuti dua pasangan calon kepala daerah, yakni nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Tidak hanya di Jawa Tengah, Afifuddin mengatakan, wilayah Papua juga menjadi titik rawan pilkada dari sisi keamanannya.

"Kemudian ada kerawanan dari sisi teritori dan juga kelaziman keamanan, misalnya di daerah Papua, apalagi daerah otonomi baru kan Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Induk, Papua Barat daya, Papua Barat serta Papua Pegunungan," ujarnya.

Afifuddin menjelaskan pemetaan wilayah rawan itu merupakan langkah antisipasi terjadinya gangguan Pilkada Serentak 2024.

Selain itu, KPU juga sangat intens melakukan koordinasi dengan aparat TNI dan Polri untuk keberlangsungan pilkada yang aman, termasuk urusan distribusi logistik ke berbagai daerah.

"Ya, kami sudah mengatensi daerah-daerah yang diidentifikasi rawan konflik, daerah yang diidentifikasi rawan terjadinya apalah ya, kerusuhan dan seterusnya, terutama dengan pihak kepolisian, pihak keamanan," kata Afifuddin.