Khoirudin Dorong Bapenda DKI Tingkatkan PAD lewat Pemanfaatan Aset
- Pemanfaatan aset jadi kunci tingkatkan PAD, bisa dikerjasamakan bersama stakeholder.
- Anggaran naik tipis, pendapatan dan belanja ikut terkerek, dengan kenaikan sebesar 0,53 persen atau sekitar Rp487 miliar.
- Menuju kota global, perlu komitmen nyata dalam RKPDKhoirudin berharap pendapatan dari aset berpotensi ditingkatkan.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin meninjau langsung rapat komisi-komisi dalam rangka Konsultasi Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025.
Dalam rapat di Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD dimaksud melalui pemanfaatan sejumlah aset milik Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
1. Pemanfaatan aset jadi kunci tingkatkan PAD
Menurutnya, pemanfaatan aset dapat dikerja samakan bersama stakeholder demi mendongkrak pendapatan daerah. “Sumber-sumber pendapatan masih bisa digali dari pemanfaatan aset bisa dikerjasamakan,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (7/7)
Kerja sama pengelolaan aset, sambung dia, Pemprov DKI tidak mengeluarkan biaya perawatan. “Aset kita tercatat dan terjaga,” tambanya.
2. Anggaran naik tipis, pendapatan dan belanja ikut terkerek
Dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025, terjadi kenaikan sebesar 0,53 persen atau sekitar Rp487 miliar, dari sebelumnya Rp91,34 triliun menjadi Rp91,83 triliun. Pendapatan daerah juga mengalami peningkatan sebesar 3,72 persen atau Rp3,04 triliun, naik dari Rp81,73 triliun menjadi Rp84,77 triliun.
Sementara itu, belanja daerah naik 3,97 persen atau Rp3,28 triliun, dari Rp82,66 triliun menjadi Rp85,94 triliun. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan justru mengalami penurunan sebesar 32,23 persen atau Rp2,79 triliun, dari Rp8,68 triliun menjadi Rp5,88 triliun. Begitu pula dengan penerimaan pembiayaan yang turun 26,57 persen atau Rp2,55 triliun, dari Rp9,61 triliun menjadi Rp7,05 triliun.
3. Menuju kota global, perlu komitmen nyata dalam RKPD
Khoirudin berharap, pendapatan dari aset berpotensi ditingkatkan. Sebab, terdapat kenaikan angka dalam APBD. Ia pun mengimbau Pemprov DKI Jakarta tidak hanya sebatas kampanye dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global.
Menjadi kota global harus dibuktikan dengan penetapan program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). “Dampak dari kota global itu mesti dikritisi,” tutur Khoirudin. Kritisi tersebut meliputi posisi tentang keuangan. Agar sumber-sumber keuangan bisa dimaksimalkan. (WEB)
