Kisah di Balik Pemindahan Ibu Kota di Berbagai Negara

Keputusan Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960 bisa dikatakan sebagai mimpi 138 tahun yang menjadi kenyataan. Melalui karya ilmiah karangan Erik Illmann bertema Reasons for Relocating Capital Cities and Their Implications, Brasil sudah berencana memindahkan ibu kotanya sejak 1822.

Kala itu, konstitusi dalam negeri Brasil memungkinkan peralihan ibu kota ke wilayah yang jauh dari Rio de Janeiro. Dalam Konstitusi 1946, dijelaskan lebih spesifik calon ibu kota harus berada di dataran tinggi.

Mimpi satu abad itu baru terealisasi ketika Juscelino Kubitschek de Oliveira menjadi presiden 1956-1961. Ada tiga alasan utama pemindahan ibu kota harus dilakukan. Pertama, tuntutan pemerataan ekonomi. Atas pertimbangan inilah kota yang dipilih harus jauh dari Rio de Janeiro, jaraknya dengan Brasilia sekitar 1.200 kilometer.

Kedua, Kubitschek ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Brasil memiliki identitasnya sendiri. Dia ingin membangun suatu kawasan yang futuristik, tidak menyiratkan sejarah kolonial Brasil, sekaligus menunjukkan kepada dunia, Brasil siap tampil sebagai super power.

Tokoh yang berjasa dalam pembangunan ibu kota baru ini adalah Oscar Niemeyer dan Lucio Costa sebagai arsitek. Rancangan tata kotanya serupa pesawat, apabila dilihat dari langit.

Alasan ketiga, ibu kota yang lama sudah padat penduduk. Rio de Janeiro adalah kota yang besar dengan segudang masalah, mulai dari infrastruktur hingga transportasinya.

Bakal mega proyek ini, Brasil harus mempersiapkan uang US$83 miliar. Dilansir dari BBC, Niemeyer sadar jika sentuhan tangannya tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun, ia memastikan semua orang yang menginjakkan kaki di Brasilia akan terbelalak melihat keindahan desain masa depannya, dan tata kota yang rapi.

“Saya tidak begitu peduli dengan kritik orang-orang. Akan selalu ada sisi baik dan buruk. Orang yang mengkritik bisa saja iri atau karena mereka tidak bisa melakukan hal yang lebih baik. Jika kamu mengunjungi Brasilia, kamu akan melihat semuanya dibuat dengan efek kejutan,” kata dia.

Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev memutuskan pemindahan ibu kota dari Almaty ke Aqmola pada 1997. Aqmola yang dikenal sebagai kota berdebu dan menjadi tempat Uni Soviet melakukan uji coba senjata, kini disulap menjadi ibu kota paling aneh di dunia. Saat pemindahan, Nazarbayev mengubah namanya menjadi Astana yang dalam bahasa Kazakh berarti ibu kota.

Jurnalis asal Amerika, Giles Fraser, menyematkan gelar "aneh" kepada Astana, karena kota seluas 1.200 kilometer persegi itu menyajikan tata kota dan bangunan yang luar biasa megah nan futuristik. Padahal, ada sebagian wilayahnya yang masih berupa padang pasir tandus. Kota yang diresmikan sejak 10 Juni 1998 ini, benar-benar mengubah wajah Kazakhstan.

Denys Reva melalui tesisnya berjudul Capital City Relocation and National Security menjelaskan, ada tiga alasan utama kenapa Nazarbayev rela merogoh kocek hingga US$400 juta untuk memindahkan ibu kotanya. Bahkan, sejak 2005, untuk merealisasikan visi besar tersebut, lebih dari US$300 miliar investasi langsung dari luar negeri (FDI) dialirkan ke Astana.

Alasan pertama, Almaty dikenal sebagai kota yang rawan gempa. Kedua, Almaty berada dekat dengan perbatasan Tiongkok, kira-kira 1.200 kilometer. Sementara, Astana lebih dekat dengan Rusia. Nazarbayev harus menjaga relasinya dengan etnis Rusia yang merupakan etnis mayoritas di sana. Ketiga, dia ingin menghapuskan kesenjangan antara wilayah utara dan selatan.

The Baytarek Tower, menara tinggi yang mempunyai telur di bagian atasnya, menjadi simbol ibu kota baru yang diresmikan pada 2002. Astana juga dikenal sebagai kota paling dingin kedua di dunia. Kehebatan dan kecepatan Kazakhstan membangun ibu kota barunya, tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi hasil dari penjualan minyak. 

Karena Astana merupakan wilayah landlocked atau terkunci daratan, maka kota ini memiliki laut buatan sebagai tempat wisata masyarakat.

Keputusan pemerintah Myanmar memindahkan ibu kota dari Yangoon ke Naypyidaw pada 2005 menyisakan tanda tanya besar. Sebab, secara geografis, Yangoon berada di titik strategis karena dekat dengan laut. Menjadi aneh karena pemerintah justru memindahkan ibu kota ke kawasan pegunungan yang sulit diakses.

Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti motif Than Shwe memindahkan ibu kotanya. Berdasarkan hitung-hitungan theglobalist, pemerintah Myanmar harus mengalokasikan anggaran US$ 5 miliar untuk proyek ini. Padahal, berdasarkan data World Bank, produk domestik bruto (GDP) Myanmar pada tahun itu hanya mencapai US$ 11,987 miliar

Dulyapak Preecharushh dalam bukunya berjudul Myanmar’s New Capital City of Naypyidaw memaparkan sejumlah alasan, yang mendasari perpindahan ibu kota. Pertama, pemerintah berusaha menghindari gelombang protes yang berpusat di Yangoon. Dengan memindahkan ke tengah hutan--sekalipun massa tetap demo, jumlahnya akan berkurang drastis.

Kedua, pemerintah berupaya mencari simpati rakyat dengan menyebut Yangoon sebagai warisan kolonial. Kala itu, Inggris memilih tempat itu sebagai ibu kota karena dekat dengan dermaga. Sementara, hari ini perdagangan lintas negara tidak harus menggunakan kapal. Demi terlepas dari bayang-bayang Inggris, menurut pemerintah Myanmar, ibu kota harus dipindahkan.

Ketiga, pemerintah sengaja memindahkan ke pegunungan untuk pemerataan ekonomi. Di ibu kota baru pula pemerintah 'mengklaim' bisa lebih efektif bekerja, karena infrastruktur pembangunan dirancang untuk menunjang aktivitas pemerintahan.

Keempat, Than Shwe mendapatkan ramalan yang berbunyi bahwa masa kekuasannya akan segera berakhir, apabila dia tidak memindahkan ibu kota.

Terakhir, lantaran pusat pemerintahan berada dekat laut, mereka khawatir apabila ada serangan mendadak. Pasukan Myanmar lebih yakin terhadap kemampuan bertempurnya di darat dari pada di laut. Salah satu negara yang ditakutkan akan menyerang adalah Amerika Serikat.

Pembangunan Naypyidaw tak ayal dikatakan mubazir anggaran. Pemerintah membangun jalan dengan 20 lajur, tapi sangat sedikit kendaraan yang berlalu lalang. Bangunan pemerintahan dan kediaman presiden juga besar nan megah.

Malaysia memiliki konsep berbeda terkait pemindahan ibu kota. Pada 1999, berdasarkan gagasan Perdana Menteri Mahathir Mohammad, ibu kota Malaysia pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Kendati, Kuala Lumpur tetap menjadi pusat ekonomi, tempat raja bermukim, dan parlemen. Putrajaya lebih dikenal sebagai pusat administratif atau pemerintahan.

Dalam karya ilmiah berjudul Planning Citizens: Putrajaya and the 21st Century Malaysian karya C Ellis Calvin, digambarkan betapa kesemerawutan Kuala Lumpur berdampak terhadap turunnya performa kerja pemerintah. Sementara, Mahathir pada 1991 mendeklarasikan visi bertajuk “Wawasan 2020” yang bertujuan mengubah Malaysia menjadi negara ekonomi paling maju.

Kemacetan di Kuala Lumpur yang semakin menjadi, jalanan berkelok-kelok di sekitar bukit, dan ruang publik yang kurang tertata, menjadi alasan utama Mahathir memindahkan ibu kota ke Putrajaya. Untuk megaproyek itu, dia mengalokasikan anggaran sekitar US$ 1,3 miliar.

Atas pertimbangan itu, Direktur Komisi Perencanaan Kota dan Negara Zainuddin bin Muhammad menata Putrajaya berdasarkan tiga relasi; relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dia terinspirasi dari gambaran Alquran tentang surga. Karenanya, Putrajaya juga dikenal sebagai The Garden City.

Untuk merealisasikan visi 2020, Mahathir sadar dia harus merangkul seluruh etnis. Jika tidak, ekonomi Malaysia akan mandek. Rasialisme adalah warisan kolonial yang hendak ia hapuskan. Dia melihat Kuala Lumpur sudah 'terlanjur' terkotak-kotakkan, karenanya ia ingin menjadikan Putrajaya sebagai kota yang multikultural.

Chin Siong Ho melalui Putrajaya Administrtaive Centre of Malaysia menjelaskan, proyek yang sudah digadang-gadang sejak 1993 ini berlangsung dalam 'sunyi'. Sekali pun Mahathir ditentang oposisi, pembangunan di atas lahan 46 kilometer persegi itu tetap berjalan.

Keputusan pemerintah Nigeria memindahkan ibu kotanya dari Lagos ke Abuja ditandatangani pada 4 Februari 1976. Namun, rencana tersebut baru terealisasi pada 1991, di bawah rezim Presiden Ibrahim Badamasa Babangida.

Abuja dikenal sebagai kota paling kaya di Nigeria. Chawandana Kauran, warga yang tinggal di distrik Kubwa, Abuja, menceritakan detik-detik perpindahan ibu kota. Dia yang sehari-seharinya menikmati pagi di tengah sawah, tiba-tiba dikejutkan dengan segerombolan aparat bersenjata yang memaksanya pindah.

“Orang-orang pemerintah datang dan meminta kami untuk pindah. Keesokan harinya datang lah truk militer dan membawa kami pergi dari sini. Hingga hari ini, aku tidak akan lupa bagaimana kami diperlakukan. Kami telah membawa kasus ini ke meja hijau, tapi sudah 30 tahun tidak pernah disidangkan,” kata Kauran, yang sudah berusia 102 tahun sebagaimana dikutip dari Aljazeera.

Dalam jurnal berjudul The Political History of Nigeria’s New Capital, Jonathan Moore memaparkan, alasan pemindahan ibu kota adalah karena pemerintah ingin membangun pusat pemerintahan di tengah Nigeria. Infrastruktur di Lagos buruk dan lokasinya jauh dari kota lain. Hanya ada satu etnis yang mendominasi Lagos, suku Yoruba.

Abuja dipilih karena, selain keragaman etnis dan letak wilayahnya di tengah-tengah, pemerintah bisa menata kota tersebut sejak awal. Babangida menginginkan ibu kota yang baru merupakan rumah bagi seluruh warga Nigeria, bukan hanya untuk satu suku saja.

Pemerintah ingin menghapuskan kesenjangan antara utara-selatan, yang merupakan warisan kolonial. Ihwal keamanan dalam negeri, pemerintah merasa lebih aman berada di Abuja, karena mereka tidak menghadapi ancaman dari laut. Sebab, Nigeria masih berkutat dengan perang sipil dan akan merepotkan bila pemberontak memanfaatkan laut.

Rencana pemindahan ibu kota Indonesia bukan isu baru. Sejak Presiden pertama RI Sukarno, gagasan tersebut telah muncul. Hanya saja, baru Presiden Jokowi yang sepertinya serius mengeksekusi. Itu pun belum terwujud.

Di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) kemarin, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengumumkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang terletak di Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota baru Indonesia.

Setidaknya ada lima alasan yang mendasari keputusan tersebut. Pertama, Kalimantan Timur dikenal sebagai wilayah yang minim bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, ataupun tanah longsor.

Kemudian, secara geografis, Kalimantan berada di tengah-tengah Indonesia. Lebih spesifik kenapa dua kabupaten itu yang dipilih, karena letaknya berdekatan dengan Balikpapan dan Samarinda, dua kota di Kalimantan yang sudah berkembang.

Alasan lain, Kalimantan Timur memiliki infrastruktur yang lengkap. Terakhir, pemerintah memiliki lahan seluas 180.000 hektare di sana. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru adalah upaya Jokowi mengurangi kesenjangan pembangunan yang selama ini terkesan selalu dilakukan di pusat, atau di Pulau Jawa.

“Kenapa harus pindah? Beban Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat keuangan, bisnis, dan pemerintahan. Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 54 persen dari total penduduk Indonesia. Akan semakin berat kalau pindahnya ke Pulau Jawa,” tutur Jokowi, menyebut alasan pemindahan ibu kota.

Ihwal pendanaan, pembangunan ibu kota baru membutuhkan anggaran Rp446 triliun. Sekitar 19 persen akan diambil dari kas negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Itu pun berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di DKI Jakarta, sisanya dari KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN,” kata Jokowi.

Sekarang tinggal eksekusinya, Indonesia rasa-rasanya akan meniru Malaysia. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Indonesia akan memiliki ibu kota negara (IKN) yang berada di Kalimantan dan Jakarta sebagai pusat ekonomi serta investasi.

“Jakarta bakal didesain sebagai ‘New York’ dan ibu kota baru sebagai ‘Washington DC’,” tutur Bambang, kepada IDN Times.