Kisah Prabowo Dijuluki 08 oleh Luhut, Kini Jadi Presiden ke-8 RI

10 Mei 2024, 18:23 WIB

Santi Dewi

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika menghadiri halal bihalal alumni Akademi Militer. (Dokumentasi Media Menhan)

Intinya sih...

Prabowo dijuluki 08 karena pangkatnya sebagai kapten dan sandi operasi menggunakan angka, dipilih oleh Luhut Pandjaitan.
Angka 13 memiliki makna khusus bagi Prabowo, yang dihitung dari jabatannya sebagai komandan ke-13 dari batalyon ke-13.
Luhut mendukung Prabowo dalam pemilu 2024 setelah sebelumnya mendukung Jokowi, dan menyarankan agar tidak menerima orang toxic ke dalam kabinetnya.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto mengisahkan awal mula ia kerap dijuluki 08. Julukan itu bermula dari Luhut Pandjaitan ketika menjadi komandan Prabowo ketika bertugas di Sat-81/Gultor Kopassus.

Prabowo mengatakan saat di militer dulu, banyak prajurit yang berpangkat kapten diberikan sandi. Namun, sandi itu didominasi dalam Bahasa Sansekerta. Hal tersebut dipicu tentara pada waktu itu diisi oleh banyak orang Jawa.

"Kalau komandannya orang Jawa, berangkat operasi, nama (sandi) pasti dipakai operasi Parikesit, atau Operasi Arjuna atau Operasi Pandawa. Sandi pun selalu dipilih nama-nama itu. Gatot Kaca, satuan tugas Bima," ujar Prabowo seperti dikutip dari keterangan video dari tim Prabowo pada Jumat (10/5/2024).

Luhut kemudian berkomentar mengapa tentara militer selalu menggunakan Bahasa Jawa. Menurut Luhut, sebaiknya sandi yang merujuk ke individu tertentu sebaiknya menggunakan angka.

"Karena saya komandan, maka sandi saya 09. Karena 09 kan angka tertinggi. Kau wakil saya, maka sandimu 08. Saya mengatakan 'siap'," katanya.

Alhasil sejak ia berpangkat kapten di TNI Angkatan Darat (AD), jenderal memasuki masa pensiun dan jadi presiden terpilih, ia sadar dijuluki 08. "Bahkan, saat saya jadi presiden terpilih, saya dipanggilnya 08 terus," tutur dia lagi.

1. Prabowo berseloroh andai dijuluki dengan sandi 07 bisa jadi Presiden ke-7

Presiden terpilih, Prabowo Subianto ketika menghadiri HUT AM Hendropriyono di Cipayung, Jakarta Timur. (Dokumentasi tim media Prabowo)

Lebih lanjut, Prabowo pun berseloroh seandainya sejak dulu nama sandinya 07, maka bisa saja ia berpeluang terpilih jadi Presiden ke-7 Indonesia. "Coba, Beliau bilang 'Wo, kau (sandinya) 07, siapa tahu aku jadi presiden ke-7 kan?" kata Prabowo disambut tawa para hadirin.

Selain angka delapan, angka 13 juga memiliki makna khusus bagi dirinya. Padahal, bagi sebagian besar orang, angka 13 kerap dianggap membawa nasib buruk.

"Jadi, ketika saya akan dilantik menjadi komandan 328, malam sebelumnya saya masuk kantor Danyon. Saya hitung foto di dinding, ada 12 foto. Berarti, komandan sebelum saya itu ada 12. Waduh, saya ini komandan ke-13," ujarnya.

Ia ketika itu menjabat sebagai komandan ke-13 dari batalyon ke-13. Angka 13 dijumlah dengan 13 menjadi 26.

"Angka dua ditambah enam, menjadi delapan," tutur dia lagi.

Ia juga menyebut diumumkan sebagai pemenang pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total raihan suara mencapai 58 persen.

"Saya diumumkan mendapat suara 58,58 persen. Angka lima dan delapan (bila dijumlah) 13, angka 5 dan delapan (bila dijumlah) 13," katanya.

2. Luhut bentuk pasukan elit Sat-81 Gultor bersama Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan ketika berinteraksi dengan Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Relasi Luhut dan Prabowo sudah terjalin dekat sejak puluhan tahun lalu. Pria yang kini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu jebolan Akabri tahun 1970. Sedangkan, Prabowo lulus dari Akmil pada 1974. Maka, tak heran bila Prabowo kerap menyapa Luhut sebagai 'abang.'

Melalui akun media sosialnya, Luhut bercerita membentuk Sat-81/Gultor Kopassus bersama dengan Prabowo. Ia bercerita bahwa sebelum pembentukan Detasemen 81 itu, dia pernah mengikuti pendidikan di US Army Special Forces di Fort Bragg, lalu GSG-9 atau kesatuan anti-teror di bawah Polisi Federal Jerman, dan Royal Army Special Air Service (SAS) Inggris.

Luhut dan Prabowo diperintahkan untuk berangkat ke GSG-9 Jerman pada 1980.

"Satu ketika tahun '80 Pak Benny Moerdani memanggil kami, intel BAIS waktu itu untuk dipersiapkan pergi ke Jerman karena Beliau mengantisipasi ke depan ini akan banyak ancaman teroris di dunia. Kami diperintahkan dengan Jenderal Prabowo untuk berangkat ke Jerman untuk mengikuti pendidikan GSG-9," kata Luhut pada 2022 lalu dan dikutip dari akun Instagramnya.

"Beliau sekaligus menyiapkan satu unit yang disebut creme dela creme dari TNI. Kami belajar di sana untuk melihat, mengombinasikan apa yang kami alami selama menjalani pendidikan di Special Forces di Fort Bragg dan juga Jerman dan juga di SAS di UK, dan kemudian tentu dengan pengalaman operasi kami di Timor Timur maupun di Papua, maupun di Kalimantan. Saya berpangkat mayor pada waktu itu, Prabowo Kapten. Di situlah kami menyusun organisasi yang kemudian kami sebut Detasemen 81 Kopassandha," tutur dia lagi.

3. Luhut sarankan Prabowo tak terima orang bermasalah di kabinet

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau pembangunan IKN. Foto Humas OIKN (IDN Times/Ervan)

Sementara, ketika menyinggung dunia politik, Luhut tak selalu sejalan dengan Prabowo. Ketika pemilu 2014, Luhut secara jelas mendukung Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf "JK" Kalla. Sedangkan, Prabowo maju sebagai kontestan dan berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Tetapi, di pemilu 2024, Luhut mendukung penuh Prabowo. Pria yang hingga kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu pun akhirnya menang pemilu.

Luhut kemudian menyarankan agar Prabowo tidak menerima orang-orang bermasalah (toxic) ke dalam kabinetnya.

"Untuk Presiden Terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita," ujar Luhut di Jakarta pada 3 Mei 2024 lalu.

Pesan tersebut, kata Luhut, ia peroleh setelah selama hampir satu dekade bekerja di pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin. Dalam pandangannya, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional. Ia menambahkan, salah satu fokus yang ia kerjakan yakni mengubah regulasi tersebut.

"Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," tutur mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu.