Kisruh soal Sekda Sulteng, Pakar Sebut Gubernur Harus Patuh SK Jokowi

Rusdy sebelumnya menilai, ada permainan di antara pemerintah pusat dalam penunjukan Novalina Wiswadewa.

Terkait hal ini, Margarito menekankan bahwa pemilihan Sekda Provinsi merupakan kewenangan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Sesuai dengan hukum perundangan yang berlaku, Rusdy disebut harus bisa menerima keputusan tersebut.

"Tudingan permainan seperti disampaikan Gubernur Sulteng itu bukan ranah hukum, itu soal lain. Karena, mengacu undang-undang, kewenangan mengangkat Sekdaprov itu mutlak ada pada Presiden. Jadi, jika yang diangkat bukan pilihan gubernur dan tak sesuai ekspektasi dia, itu urusan lain," katanya kepada media di Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Dalam kaidah hukum tata negara, lanjut Margarito, pemerintah pusat hanya terikat pada bentuk usulan, bukan pada materi usulan.

"Memang harus ada usulan berupa surat, hanya itu saja yang membuat pemerintah pusat terikat. Selebihnya tidak. Mengenai figur yang dipilih satu dari tiga nama yang diusulkan oleh gubernur, ya terserah pusat, dalam hal ini Presiden," kata Margarito.

Ada pun terkait tuduhan dugaan main mata di internal Kemendagri dan SK yang ditandatangani tanpa dibaca sebelumnya oleh Presiden, Margarito mengatakan, akan sulit bagi Gubernur Sulteng untuk membuktikan tudingannya.

"Cukup disayangkan sekelas gubernur menuduh macam-macam ke pemerintah pusat. Apalagi dia sampaikan secara terbuka di hadapan bawahannya. Bagi saya, tuduhan tersebut tidak logis dan tidak berdasar. Sekali lagi, apa yang diputuskan oleh pusat itu sah," jelasnya.

Margarito pun memberi saran kepada Gubernur Sulteng agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Dia meminta segera melantik Novalina Wiswadewa sesuai dengan arahan dari Jokowi.

"Jalan terbaiknya adalah gubernur harus tunduk dan taat melaksanakan keputusan Presiden, karena itu sah di mata hukum. Segera lantik Sekdaprov," tuturnya.